"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Saturday, 4 January 2020

Anggota DPRD Jatim ‘HPL’ Terima Keluhan Buruh PDP Kahyangan Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kondisi PDP Kahyangan Jember yang belum dapat suntikan anggaran Pemkab Jember mendapat perhatian serius Anggota Legislatif Provinsi Jawa Timur.

 Anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hari Putri Lestari, mengaku prihatin atas kondisi Perusahaan Daerah Perkebungan (PDP) Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember ini.

“Untuk itu harus mendapat perhatian serius seluruh fihak terkait, agar tidak mengancam nasib ribuan buruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini,” Harap Anggota DPRD, yang akrab disapa Mbak Tari ini, usai bertemu puluhan buruh saat kunjungan Dapil di Jember, Sabtu (4/1/2020).

Tampak hadir dalam pertemuan itu disamping ketua Forum Pekerja Antar Kebun (FKPAK) berserta pengus, juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Bambang Wahdjue, Ketua Fraksi DPRD PDI Perjuangan dan anggota, Edy Cahyo Purnomo dan Hadi Supaat, serta beberapa akademisi.  

Bahkan pendiri Sapulidi (Persatuan Perempuan Peduli Generasi Indonesia) ini menilai jika tidak segera ditangani, bukan hanya mengancam gaji Buruh, tetapi masyarakat Jember. Pasalnya ini Perusahaan Perkebunan ini menyangkut aset Pemkab Jember.

Pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyampaikan bahwa perhatiannya terhadap buruh di Jember ini lantaran Jember, bagian dari Jawa Timur “Persoalan Jember berarti permasalahan Jawa Timur, apalagi dirinya mewakili anggota DPRD Jawa timur dari Dapil V (Jember – Lumajang).

“Sudah barang tentu saya harus mendengar dan merespin aspirasi di kedua Kabupaten itu, baik melalui kunjungan kerja maupun kunjungan Dapil. Hasilnya akan kita sampaikan ke DPR Provinsi Jatim dan kepada Pengurus Partai di semua tingkatan agar ditindaklanjuti, salah-satunya persoalan PDP Kahyangan, intinya supaya tahun depan Buruh ini tidak jadi korban,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengaku bahwa Dewan sudah menerima lima Raperda dari Pemkab Jember, dan sudah dipansuskan, salah-satunya Raperda Penyertaan modal PDP Kahyangan sebesar 5.8 milyar.

“PDI Perjuangan dengan tegas mendorong itu, bahkan sudah dipansuskan, akhirnya Perda itu diloloskan menjadi Perda, bahkan sudah di Dok, namun Perda itu tidak bisa mulus lantaran terganjal persoalan APBD yang hingga sekarang belum dibahas,” jelas pria yang akrab disapa cak Ipung ini.

Molornya APBD itu, lantaran DPRD masih nunggu Bupati melaksanakan Rekomendasi Mendagri dan Gubernur Jawa Timur. “Makanya secara konstitusional kami menggunakan hak interpelasi dan hak Angket, kalau sudah dicabut, baru APBD kita bahas, mohon doanya ya,” jelasnya.  (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: