"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Wednesday, 4 March 2020

Pakar Analisis Kebijakan Kririk Omnibus Law


Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com - Kualitas kebijakan yang diterbitkan pemerintah, tidak lepas dari peran penting para analis kebijakan. Masukan, rekomendasi, serta opsi berkualitas dari para analis dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Peranan penting para analis kebijakan itu, disampaikan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Eko Prasojo.

"Peran analis kebijakan sangat penting untuk memberikan masukan, feedback, atau opsi-opsi kebijakan yang berkualitas kepada para pembuat kebijakan,” ujar Eko Prasojo dalam Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat AAKI di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (04/03).

Dia mengingatkan, meskipun kualitas regulasi dan kebijakan suatu negara sudah baik, hal yang paling sulit untuk dibenahi adalah transformasi budaya. Sikap dan mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia harus dibenahi sehingga tidak memiliki pemikiran untuk mempersulit masyarakat.

“Kualitas regulasinya sudah bagus, kualitas policy-nya sudah bagus, kalau mental modelnya tidak terbentuk, yang ada adalah bagaimana mempersulit orang. Ini yang harus kita perbaiki,” kata Eko yang juga menjabat Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) ini.

Upaya membangun profesionalisme para analis kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi eselon 3 dan 4. Upaya ini diakui tidak mudah karena analis kebijakan membutuhkan standar kompetensi yang tidak ringan seperti kemampuan menulis, kemampuan berpikir analitik, perencanaan, cost benefit analysis, dan lain sebagainya.

Eko juga memberikan kritik mengenai regulatory reform atau reformasi kebijakan yang kini tengah dilakukan pemerintah, contohnya omnibus law. Menurutnya pemangkasan regulasi ini berujung pada liberalisasi yang hanya bisa hidup di dalam dua ekosistem yaitu strong institutions dan high trust society. Oleh karena itu, Indonesia perlu mewujudkan dua ekosistem tersebut terlebih dahulu untuk memperkuat fondasi reformasi kebijakan.

Senada dengan EKo, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto juga menjelaskan peran para analis kebijakan yang tergabung dalam AAKI usai mengukuhkan Pengurus Pusat AAKI. Adi menekankan fokus utama pengurus periode kedua ini yakni memberikan kontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan.

“Kedepan kita harus bisa berani keluar menunjukkan bukti nyata, karya, prestasi, dan dedikasi sebagai sumbangsih pemikiran dari para analis kebijakan Indonesia untuk berkontribusi dalam perbaikan kualitas analisis kebijakan Indonesia,” ujarnya.

Strategi yang bisa ditempuh apabila seorang analis kebijakan ingin diakui, serta prestasi dan karyanya diapresiasi adalah berani membuat terobosan yang membuat user merasa bahwa kehadiran asosiasi penting.

Bagi Adi, anggota AAKI tidak boleh terjebak dalam program yang banyak tapi mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan dampak positif yang luas. Selain itu, kebijakan yang dibuat bisa saja sederhana namun memiliki daya ungkit yang besar.

Peluang lainnya yang bisa ditempuh oleh anggota AAKI untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik adalah melakukan konsolidasi antar-anggota yang berasal dari sektor pemerintah atau ASN dan privat. Anggota yang berasal dari dua sektor yang berbeda tersebut diharapkan mampu menyatukan pikiran untuk berdiskusi, mempertajam wawasan, dan mencari jalan keluar untuk memecahkan kerumitan kebijakan.

Adi juga berpesan bahwa permasalahan kebijakan publik harus dibenahi secara menyeluruh karena hasil akhirnya mempengaruhi kualitas suatu bangsa. “PR kita adalah bagaimana cara membenahi dari hulu sampai hilir kebijakan publik kita karena kualitas sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas kebijakan publiknya,” tegas Adi. (clr/HUMAS MENPANRB)

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: