"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Thursday, 28 May 2020

Pra New Normal, FKB DPRD Jember Minta Pemkab Perhatikan Pesantren

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sebelum diberkalukan Skema New Normal saat covid-19, FKB DPRD Jember meminta kepada Pemkab memperhatikan sejumlah Pondok Pesantren.

Saat pandemi ini sejumlah pesantren memulangkan santrinya, otomatis proses belajar mengajar terhenti. Akibatnya banyak orang tua santri mengeluh, khawatir anaknya terpengaruh oleh lingkungan, televisi maupun media sosial karena terlalu lama berada dirumah.

Akibat tidak bisa ngontrol anaknya, mereka meminta para kyai untuk membuka kembali proses belajar mengajar di pesantrennya, namun para kyai juga tak ingin Pesaantren menjadi cluster baru covid-19, apalagi pemerintah masih belum memperbolehkan proses belajar mengajar.

“Jember ini kan kota santri, sebelum berlaku skema news normal, harus ada penanganan khusus, agar wabah tidak merebak", Kata ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Sunarsi khoris S.Ag M.Si kepada media ini Kamis (28/5/2020).

Guna mencegah penyebaran virus asal kota Wuhan Cina ini, sebelum santri kembali ke pondoknya masing-masing,  pemerintah setempat harus membantu untuk menyiapkan rekovery baik untuk santri maupun untuk pesantren untuk menyambut kehidupan new normal nanti.

“Yang harus dipersiapan secara khusus di pesantren, diantarnya alat kesehatan seperti rapid tes, hand sanitezer,  alat cuci tangan, MCK yang layak dan menumbuhkembangkan ekonomi pesantren, melalui jaring pengaman sosial dan rekovery ekonomi pesantren,” jelasnya.

Menrutnya Fasilitas Kesehatan Pesantren, jaring mengaman sosial dan recorevery ekonomi ini yang harus diperhatikan oleh pememerintah, mengingat sarana dan prasarana pesantren ini belum memenuhin standart protolkol kesehatan.

Untuk itu dengan adanya undang-undang pesantren FKB meminta Pemkab lebih memperhatikan kehidupan dan pendidikan semua pesantren di kabupaten Jember . bahkan harus ada alokasi khusus baik itu terkait anggaran ataupun kebijakan yang berpihak pada dunia pesantren.

”Kami minta Pemkab Jember agar memfasilitasi rapid tes dan swab tes masal untuk seluruh kyai dan santri sebagai tanda dimulainya kegiatan belajar mengajar di Pesantren dan memberikan bantuan yang bersifat solotif sebagai konsekwensi kebijakan News Normal”, pungkasnya. (eros)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: