
Khususnya dalam kaitan data, anggaran dan sebagainya.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A Muqit Arief, usai rapat
secara daring dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di
Pendapa Wahyawibawagraha Jum’at, (15/5/2020).
“Masalah di Pemerintah Daerah, diantaranya soal penerima
bantuan langsung tunai dengan data lama. Akibatnya saat realisasi tidak sesuai di
lapangan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengusulkan agar diberikan
kesempatan merevisi data itu agar bisa tepat sasaran”, harapnya.
Disamping itu juga
soal pengetatan arus masuk orang dari luar wilayah, sementara ada peraturan
menteri Perhubungan yang melonggarkan transportasi. “Sehingga menjadi pekerjaan
rumah bagi pemerintah daerah,” tandasnya.