"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Tuesday, 16 June 2020

Komitmen Pemkab Jember Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Uang Negara


Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pemkab Jember berkomitmen tinggi menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dalam pelaksanaan percepatan penanganan covid 19.

Termasuk didalamnya adalah tentang penanganan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi asal kota Wuhan Cina ini. Pemkab Jember, siap berkolaborasi dengan semua fihak dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan uang negara dan daerah.

Demikian disampaikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual Pengawasan Intern Pemerintah 2020 bersama Presiden RI, Joko Widodo didampingi BPKA, dan inspektorat di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (16/6/2020).

Rakornas bertujuan membangun presepsi sana diantara pihak terlibat. “Kami berharap seluruh pihak bisa bergerak dengan langkah yang harmonis, guna mengawal akuntabilitas Keuangan Negara serta mendorong bangsa ini segera dapat melawati pandemi covid dengan baik”, harapnya.

“Pilihannya cuma satu, yakni harus tegak lurus. yaitu menjalankan pelayanan kepada masyarakt tanpa ada pungutan liar alias pungli. Tegak lurus juga berarti tidak ada korupsi. Prinsipnya 3B yakni baik tujuannya, benar hukumnya dan betul caranya”, tegasnya.

Dana refocusing 479,4 Milyar, untuk biaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti  pasien di rumah sakit, Gedung Isolasi / karantina di Jember Sport Garden (JSG), dapur umum, tim lapangan serta bantuan yang belum dianggarkan pemerintah pusat dan dari provinsi.

Dengan pembaharuan data, Jember bisa membuat detail 43 macam sasaran, termasuk yang tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Sudah ada 307 ribu data kemiskinan mulai dari penerima lama Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditambah perluasan kartu sembako dan bantuan sosial tunai”, jelasnya.

Dari 307 ribu itu, ada 74 ribu yang belum terima bantuan. Mereka itu dimasukkan ke dalam sasaran penerima jaring pengaman sosial.  Di luar DTKS, ada 120 ribu data hasil dari survei dan verifikai mahasiswa penerima beasiswa dan Satgas Duafa yang dibentuk untuk pembaruan data.

Dari 120 ribu, ada 80 ribu itu akan dimasukkan ke jaring pengaman sosial ketika dalam keadaan darurat saat ini. Data itu dipilah dengan menggunakan NIK dan KK. sehingga diperoleh tiga kelompok besar: keluarga KK lansia, keluarga KK difabel, dan KK usia produktif.

“Kita beri stiker bagi rumah yang menerima, dengan nama peduli lansia, peduli difabel, dan peduli duafa. Dari tiga kelompok itu berasal dari DTKS dan non-DTKS hasil dari verval. Data itu akan disandingkan, sehingga tidak ada tumpang tindih”. lanjutnya.

Dari 43 Sasaran itu sebagian sudah tersalurkan paket sembako 5 Kg beras, 2 Kg Minyak goreng, dan 1 Kg gula pasir serta uang tunai sebesar Rp 100.000, hingga kini terus berlanjut dan berjalan, untuk buruh tani, buruh potong hewan, dan guru ngaji.

Sedangkan bantuan korban PHK, sebesar Rp 600.000 selama 2 bulan, bahkan bantuan ini masih berjalan untuk mencakup kelompok sasaran yang belum terealisasi untuk memulihkan perekonomian rakyat. (wht/eros).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: