Dalam putusan majelis yang diketuai Supandi serta dua anggota majelis, Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono itu, mahkamah menolak hak uji menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan pimpinan DPRD Jember pada 16 November lalu.
Konflik Bupati dengan DPRD Jember sudah berlangsung lama. Puncaknya, bupati dimakzulkan dalam sidang paripurna yang digelar 22 Juli 2020. DPRD menilai, Faida melanggar sumpah dan jabatan sebagai bupati. Namun, setelah putusan MA keluar, semua tuduhan DPRD itu terbantahkan.
Artinya argumentasi dewan dalam HMP itu, yang menuding Bupati Faida melanggar sumpah janji dan jabatan terpatahkan. Dengan kata lain, menghangatnya hubungan eksekutif dan legislatif itu, murni dinamika politik. Bukan persoalan hukum.
Putusan tersebut juga menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Bupati Faida selama ini sudah berada di jalur yang benar.
Bupati Faida menyambut baik putusan tesebut. Dia mengaku bersukur, putusan itu dinilai sesuai fakta di lapangan. “Alhamdulilah, MA menolak permohonan DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan Bupati Jember,” ujarnya, dalam siaran tertulis yang diterima media ini.
Bagi Faida, putusan MA ini tak hanya menunjukkan bahwa dugaan korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan yang selama ini dituduhkan DPRD Jember tidak benar, tapi sekaligus menjadi pelecut semangat untuk melanjutkan pemerintahan yang tegak lurus.
“Alhamdulillah, tuduhan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama mengemban amanah rakyat Jember, juga tidak terbukti dan ditolak MA, Saya yakin, keluarnya putusan itu menunjukkan bahwa di negeri ini keadilan masih bisa diperjuangkan dan hukum bisa ditegakkan”, jelasnya.
“Terimakasih kepada Ketua MA dan para hakim yang telah menegakkan kebenaran. Sepanjang masih bersama rakyat dan memperjuangkan rakyat, Allah SWT akan menolong kita. Semata-mata hanya berharap rida Allah,” pungkasnya. (eros).
