"Hal itu harus diberlakukan di lembaga dibawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik), atau di Kementerian Agama (Kemenag)." Tegas Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember Nurhasan saat di temui di kantornya, Rabu (27/1/2021).
Pasalnya pemaksaan melepas hijab atau berhijab itu merampas kebebasan seseorang dalam beragama dan berkeyakinan itu tidak dibenarkan dalam pendidikan. "Biarlah insiden itu, cukup terjadi hanya di Sumatera Barat saja, jangan sampai merembet di Jember." Tegasnya.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, ketegasan tersebut bukan hanya untuk sekolah yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tetapi juga juga harus di terapkan di lembaga dalam naungan Kementrian Agama (Kemenag).
"Sikap tegas itu juga harus diberlakukan di Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kemenag, jika ada persoalan semacam itu. “Saya rasa di Kemenag juga sudah di atur, kan ada bidang-bidangnya, ada bidang Keislaman, Kristiani dan lain sebagainya," Pungkas Hasan (Naw).
