Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Target
Bupati Jember Hendy Siswanto pada awal bulan April 2021 sudah harus punyai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tampaknya masih belum bisa terpenuhi,
bahkan dipridiknya bakal molor.
Baca juga: Pemkab Jember Lembur Input Data Kejar Target Untuk Perkada dan APBD 2021
Pasalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga saat ini belum terima surat apapun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sehingga APBD belum bisa dibahas. Hal itu disampaikan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Itqon Syauqi.
Molornya pembahasan APBD ini menurut Itqon lantaran ada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang masih belum selesai memasukan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), selain itu, ada rombakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
"Karena Bupati ini menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) Sementara, otomatis SIPD lama dari Bupati Faida, usernya diganti dengan super user yang baru dan ini perlu proses," Ujar Itqon saat ditemui di Ruangannya, Rabu (23/3/2021).
Itqon menduga hal itulah yang membuat lamban, akibatnya DPRD belum menerima surat dan dokumen apapun yang berkaitan dengan pembahasan APBD. "Terkait dengan rencana pembasan APBD 2021, yang jelas sampai detik ini kami belum menerima surat apapun," Katanya
Untuk itu Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, meminta Bupati Hendy bersama DPRD untuk segera konsultasi ke Pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, agar persoalan APBD segera kelar. Sehingga, berita acara tersebut bisa dijadikan bukti memulai pembahasan.
"Hasil konsultasi itu bisa menjadi landasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD, berita acaranya itu yang menjadi dasar DPRD, makanya dalam berita acara bupati harus tanda tangan, Pemprov tandatangan ketua DPRD tanda tangan," terangnya
Bupati Hendy mengaku hari ini KUA-PPAS akan disampaikan ke DPRD. "Tinggal di jilid saja, kami sudah serahkan ke Pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), hari ini Insyaallah akan akan disampaikan ke pak Ketua," katanya saat dihubungi melalui Telephone.
Jika memang tidak selesai di bulan Maret 2021, diupayakan beres awal April. "Nggak selesai Maret awal April gak papa, masih aman kok, yang penting segera selesai. "Di DPRD kita bahas, di Gubernur ayo, yang penting kita paralel dan segera kita kerjakan," tandasnya.
Diberitakan, usai ditunjuk Plt, Sabtu – Minggu 13-14 Maret 2021, para pejabat Pemkab Jember selama dua hari kerja keras, lembur imput data untuk menyelesaikan perencanaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan Daerah (Perda) 2021 di Pendopo Wahyawibawagraha.
Meski hari itu libur, mereka bekerja keras, dengan niatan untuk melayani masyarakat dan target, dibahasnya rancangan ini bersama DPRD mulai hari Senin 15 Maret 2021 dapat terpenuhi, sehingga pada 1 April 2021 sudah punya APBD dan bisa dibelanjakan. (naw/eros).
