Pencapaian ini diharapkan terus ditingkatkan dengan menggelar berbagai kajian hukum. Demikian desampaikan Hendy saat menerima pemaparan program kerja yang disampaikan Plt. Kepala Bagian Hukum Kabag. Hukum Ratno Cahyono Sembodo, Sabtu (01/05/2021).
“Bagian hukum juga harus membuat suatu sistem terintegrasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi seluruh produk hokum di Wilayah Pemkab Jember dengan server khusus sehingga dapat diakses oleh publik,” ungkap Bupati Hendy memerintahkan.
Produk hukum yang dapat diakses publik umum, lanjutnya adalah keharusan mengingat sebagai landasan bertindak tentunya akan selamanya dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat umum dapat mengawasi setiap kebijakan yang diterimanya.
“Bisa jadi produk hukum yang kita hasilkan saat ini akan dicari nantinya setelah 20 tahun mendatang. Juga seluruh kepala daerah yang pernah memimpin pasti mempunyai rekam jejak produk hukum yang dihasilkan, itu semua harus diinventarisir Bagian Hukum,” pungkasnya. (eros).
