Kepastian penundaan Pesta Demokrasi Tingkat Desa itu menyusul adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 144/317 /BPD tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu Se-Jawa dan Bali.
Menanggapi Surat Mendagri tersebut Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku siap menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melaksanakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pemilihan Antar Waktu.
"Ada Instruksi Mendagri bahwa Pilkades tidak boleh dilanjutkan, agar ditunda dulu," ujarnya usai Rapat Koordinasi Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 Jember, di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (7/7/2021).
Sebab kata Hendy, pesta Demokrasi tingkat Desa di 59 desa tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan atau membawa masa. "Akan kita umumkan pelaksanaan Pilkades, sementara tidak boleh dilakukan atau ditunda dulu dan menunggu kabar berikutnya lagi," jelasnya.
Oleh karena itu, Dia berharap program PPKM Darurat bisa berhasil menekan penyebaran COVID-19, agar pelaksanaan Pilkades nanti bisa berjalan dengan baik. "Mudah-mudahan tanggal 20 Juli 2021, ini sudah selesai dan Clear semua, Insya Alloh semua lancar kembali," Tandasnya.
Hal senada disampaikan Kadispemasdes Adi Wijaya. Menurutnya tahapan yang saat ini ditunda adalah ujian tertulis, bagi Desa yang calonnya lebih dari lima. “Kami sudah mensosialisasikan hal itu kepada panitia Pilkades, baik melalui Whatsapp Grup maupun media sosial," terangnya
Sehubungan dengan adanya penundaan itu, Adi berharap, Dengan segala konsekuensi atas terbitnya surat dari Mendagri itu bisa diterima oleh semua pihak, sebab hal itu demi keselamatan masyarakat dari virus Corona.". Tandasnya. (Naw).
