 |
Jember, MAJALAH- GEMPUR.Com. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Penambangan Gunung Kapur atau Gunung Sadeng di Puger Jember masih sangat Rendah.
Dari 9 Perusahaan yang menambang di Tahun 2021, PAD hanya 5 persen dari pendapatan perusahaan tambang per Tahun atau sebesar Rp 4,9 Miliyar. Perolehan itu bersumber dari pembayaran pajak mineral, bukan logam dan batuan.
"Seharusnya Pajak yang di peroleh bukan hanya dari itu. Karena logikanya, disitu juga ada aset Pemkab Jember, sehingga perlu ada pembayaran sewa lahan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Bambang Saputro, Selasa (15/2/2022).
Bambang menjelelaskan bahwa seharusnya pendapan itu bukan pajak saja, tetapi juga harus ada bagi hasil dari Perusahaan tambang terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Mengingat perusahaan batu kapur Gunung Sadeng bagian dari Aset Daerah.
"Kami menyadari, perijinan pertambangan bukan ranah Pemerintah Daerah, namun sudah ditarik di Pemerintah Pusat. Tetapi harus digaris bawahi, bahwa lahan yang ditempati perusahaan tersebut adalah bagian dari Aset Pemkab Jember," jlentrehnya.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember David Handoko Seto bahwa minimnya PAD Tambang itu menunjukkan lemahnya pengawasan. Sehingga perolehan pajak nya sangat tidak berimbang. Padahal ada sekitar 26 perusahaan yang beroperasi," katanya
Politisi asal Partai Nasdem ini menilai barometer retribusinya juga tidak jelas,sehingga teknis pembayarannya tidak tertata. "Kalau ada regulasi dan ada timbangan, pasti ada prosentase. Sehingga jelas dalam satu tahun pajak daerah dari tambang ini." jelasnya. (naw/yond).
