Bahkan berdasarkan data viral di Media Sosial (Medsos) dari dana Rp 100 Miliar, ada anggota, jatah nilai dan jumlah paketnya fantastis yaitu antara 11 hingga 27 dengan dana 4 - 6 miliar, sementara anggota lainnya ada yang dapat 1 paket, nilainya kurang 1 miliar atau 200 - 500 juta rupiah. Pada data itu disebutkan rekor paket terbanyak yaitu Tri Sandi A (Menantu Bupati) dengan 27 Paket.
Salah-satu anggota yang dapat jatah kecil Yaitu anggota Legislator partai Gerindra Sunardi. Padahal menurutnya, Ia telah mengajukan 12 paket dari hasil reses usulan masyarakat. "Seharusnya keluar, untuk kepentingan konsituen, ternyata punya saya, zonk (hangus)," keluhnya, Senin (18/4/2022).
“Dari 12 paket yang diajukan dari hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II itu, total anggarannya sekitar Rp 1,5 Miliar. "Ternyata tidak satupun yang masuk di SIPD, katanya ditolak. dan saat verifikasi tidak diberi tahu, kurang Ini, itu tidak ada klarifikasi," katanya.
Ia mengaku kecewa, Pokir dari permintaan masyarakat saat reses miliknya tidak masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Ini bisa menimbulkan kecurigaan publik, Nanti masyarakat tidak percaya lagi ini. saat saya Reses. Ah.. yang kemarin saja bohong”, keluhnya.
Ia menduga, Pemkab berlaku tidak adil dan menandakan komunikasi antara penyelenggara dengan DPRD kurang begitu komunikatif. "Kenapa yang lain bisa overload? tidak ada teguran, kan tidak layak lah. Kok punya Pak Nardi kosong, sebagian anggota DPRD juga nggak masuk, " keluhnya.
Hal senada dikeluhkan, anggota DPRD Jember Alfian."Hanya saja ketidak-adilan perihal masing-masing jumlah kuota pokir bagi masing-masing konstituennya anggota DPRD inilah yang menurut saya membuat kecurigaan dan wajar jika dikatakan tidak adil karen patut diduga ada perlakuan istimewa dari Pemkab Jember kepada sebagian kecil anggota DPRD tertentu”, katanya.
Karena mana mungkin dikatakan adil kalau konstituen sebagian anggota dewan yang satunya hanya mendapatkan kuota proposal senilai 200-400 juta, wajar jika banyak yang menduga ada perlakuan khusus dari Pemkab Jember kepada anggota dewan tertentu yang kuotanya jomplang dan besar sekali besaran jumlahnya misalkan sampai lebih dari Rp 4 Milyar.
Nah ketidakadilan proporsional yang jomplang inilah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan jelas-jelas ada perlakuan istimewa kepada sebagian Anggota DPRD Jember saja. Walaupun Ia heran kuota Pokir untuk masyarakat konstituennya kecil sekali, namun Ia tidak sepakat jika ada penggiringan opini bahwa Pokir diidentikkan / disamakan dengan istilah “BANCAAN”
“Karena kata bancaan itu lebih mengarah untuk kepentingan pribadi, sedangkan hakekat POKKIR adalah perjuangan DPRD yang diatur oleh Pasal 104 & 157 UU Pemerintahan Daerah bahwa Anggota DPRD Wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya”, jelasnya dalam rilis yang dikirim ke redaksi Selasa (19/4/2022)..
Hakekat POKIR adalah perjuangan anggota DPRD mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak aspirasinya belum tercover ke dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten agar masuk ke dalam APBD Jember melalui kebijakan-kebijakan politik dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam APBD secara proporsional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Lebih-lebih dalam data merah yang viral di Medsos itu tidak lengkap. “Entah siapa yang membuat daftar Pokok-pokok Pikiran (POKKIR) DPRD Jember yang tidak lengkap dalam gambar merah tersebut”, tanyanya.
Dalam daftar itu jumlahnya wakil rakyat hanya 27 orang anggota dewan, padahal yang menginput POKKIR ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ada 50 orang anggota DPRD yang menginput untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.
“Kemana yang 23 orang kok enggak dicantumkan juga? Monggo… renungkan… patut diduga ada upaya pembunuhan karakter, kepada hanya sebagian anggota dewan yang dicantumkan dan Itu Legal (sah) secara peraturan perundang-undangan”, jelasnya.
Diketahui ada dua data penerima yan viral di media sosial (Medsos), ada yang 50 dan 27, disebutkan dari total dana Pokir untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember sekitar Rp 100 miliar itu ranking pertama dari sisi usulan yaitu anggota DPRD Komisi A Try Sandi Apriana yang mengajukan 53 paket disetujui 27 paket. Politisi Partai Demokrat sekaligus menantu Bupati Jember Hendy Siswanto akan dapat dana Pokir senilai Rp 4,4 miliar.
Kemudian, politisi PKS Mashuri Harianto dengan 25 paket senilai Rp 2 miliar; politisi NasDem Dedy Dwi Setiawan juga 25 paket senilai Rp 2,6 miliar; politisi Gerindra Hasan Basuki 22 paket senilai Rp 6,1 miliar; dan politisi PPP Sugiyono Yongki Wibowo 21 paket senilai Rp 1,5 miliar.
Politisi PDIP Edi Cahyo Purnomo 19 paket senilai Rp 3 miliar; politisi PKB Itqon Syauqi 19 paket senilai Rp 6 miliar; politisi NasDem Retno Asih Juwitasari 16 paket senilai Rp 4,9 miliar; politisi PKS Ahmad Dhafir Syah 14 paket senilai Rp2,7 miliar; dan politisi PKB Mufid 13 paket senilai Rp1,8 miliar;
Sedangkan politisi Gerindra Ahmad Halim 11 paket senilai Rp 2,4 miliar; politisi PAN Nyoman Aribowo 11 paket senilai Rp1,5 miliar; politisi Gerindra Suharyatik senilai Rp 2,1 miliar; dan politisi Berkarya Ghofir 11 paket senilai Rp1,7 miliar.
Selebihnya, proyek Pokir dengan jumlah 1-10 paket. Namun, nominalnya justru mencolok. Seperti politisi PPP Imron Baihaqi 9 paket senilai Rp 6,8 miliar; politisi NasDem Kristian Andi Kurniawan 9 paket senilai Rp 3,9 miliar; politisi PKB Ghufron 5 paket senilai Rp3,6 miliar; politisi PDIP Danang Kurniawan 10 paket senilai Rp 2,6 miliar; dan politisi Golkar Mujiburrahman Sucipto 7 paket senilai Rp 2,2 miliar.
Sementara, yang terkecil Rp 200-500 juta yaitu Sunardi, Siswono dan Alfian Andri Wijaya dari Partai Gerindra, politisi NasDem Gembong Konsul Alam, David Handoko Seto. PKB Muhammad Hafidi dan Mohamad Alwi; PAN Agus Khoironi dan politisi Demokrat Agusta Jaka Purwana. (naw/eros).
