Mereka menengarai, bahwa informasi penyidikan perkara yang ditangani Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Jember terkait kasus Penyidikan Honor Pemulasaran Jenazah Covid-19 diduga bocor, padahal surat pemanggilan saksi belum diterbitkan.
Sebelumnya, pada 10 Juni 2022, Ia mengaku telah melaporan ke Polda Jatim atas dugaan kejanggalan penyidikan. "Kemudian, Polda melimpahkan ke Kasi Propam Jember. Makanya, hari ini kami mendatangi ruangannya," ujar Ketua Ormas Topi Bangsa Baiquni Purnomo, usai ke penyidik Propam Polres Jember.
Menurutnya, mekanisme penyidikan di internal kepolisian wilayah Jember itu bocor. Sebab, surat pemanggilan saksi belum dibuat, tapi beritanya sudah menyebar ke mana-mana. "Ada satu orang yang diperiksa menjadi saksi. Surat pemanggilan belum sampai, tapi beritanya sudah sampai lebih dulu. Itu berselisih 7-10 hari," kata pria yang akrab disapa Gus Baiqun tersebut.
Atas kejanggalan itu, Gus Baiqun meminta Polda Jatim memeriksa mantan Kapolres Jember, serta penyidik Polres Jember berinisial S. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemeriksaan saksi kasus pemotongan honor pemulasaran jenazah Covid-19 tahun 2021.
Selain soal honor, Topi Bangsa juga meminta Polres menindaklanjuti laporan aliran dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020, sebesar Rp 107 miliar. Sebab, dua tahun berjalan setelah perkara itu dilaporkan, sampai kini tidak ada tindak lanjut. Bahkan, terkesan dipetieskan.
Sementara itu, Kasi Propam Polres Jember Ipda Suwito Nur Arifin belum bersedia memberi komentar atas laporan tersebut. Dia beralasan sedang rapat. "Sek, Mas. Jek rapat," ucapnya, saat dihubungi lewat panggilan WhatsApp. (naw/yond).
