Justru semenjak Hendy Siswanto dilantik sebagai Bupati Jember, hubungan legislatif dan eksekuti tampak kian mesra. Sontak saja hal itu membuat curiga sebagian masyarakat, bahkan mereka mempertanyakan dimana eksistensi lembaga legislatif yang dulu tampak garang itu.
Bahkan berbanding terbalik saat era Bupati Faida dulu. “Padahal pelanggaran yang dilakukan tidak kalah parahnya. Denikian disampaikan Korlap aksi Baiquni Purnomo saat aksi demo bersama puluhan masa dari komunitas Topi Bangsa digedung DPRD Jember, Kamis (9/6/2022).
“Seperti ada pelanggaran KSOTK sampean diam saja, dulu masanya Faida ada pelangaran sampean teriak-teriak, kok saya tahu, wong saya juga ikut kok ke Mendagri, bareng Itqon, ada Dedy, sekarang mereka kemana," ujarnya saat diterima DPRD Jember Tabroni, Muhammad Holil dan Mufid.
Lebih parah lagi, ketika Lapangan Talangsari akan diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD justru diam saja. "Sampean kemana, tanahnya rakyat mau diserobot, diam saja, sementara lapangan Golf malah dibiayayi Rp 5 Miliyar," kata pria yang akrab disapa Gus Baiqun ini.
Bahkan, ketika Bupati tidak menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, ada Rp107 Milir anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak bisa pertanggung jawabkan. "Dan sampai 2021 Bupati Hendy Siswanto tidak menjalankan hal itu, DPRD juga diam," sindirnya
Untuk itu DPRD diminta harus tetap kritis meskipun Penguasa sudah berganti. Seperti zaman Bupati Faida dulu. "Kami ingin menggugah, sangat sampean dan segera membuat pansus soal rekomendasi BPK itu, dan mengusut tuntas persoalan besar lainnya," katanya.
Mengingat gara-gara temuan BPK ini, membuat para kontraktor wastafel tidak dibayar Oleh Pemkab Jember. Padahal pekerjaanya sudah selesai 2020."Kan kasian mereka , sudah kerja gak dibayar, seharusnya pemda harus berani bayarnya," tegas Gus Baiqun.
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Tabroni mengapresiasi aksi itu, bahkan dia berjanji akan berkirim surat ke BPK agar hadir ke Jember. "Kalau perlu kita undang juga Aparat Penegak Hukum (APH)supaya mereka tau, penjelasan BPK," tanggapnya
Legislator Partai Golkar Muhammad Holil Asyari juga berjanji membongkar persoalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemkab Jember tahun 2021. "Saya akan bongkar semua masalah STOK itu, kepada sampean, tetapi kita menunggu momen yang tepat," jelasnya
Hal senada dikatakan Mufid, juga akan mendesak Pimpinan DPRD segera menyurati Aparat Penegak Hukum (APH). "Berkirim surat ke Kepolisian, ataupun Kejaksaan, KPK untuk menindak lanjuti masalah di Jember," janji anggota Fraksi Partai Kebangkitan (PKB) ini. (naw/eros).
