“Untuk Pokir, seperti Jalan dan paving hingga sekarang kan masih belum ada, belum terealisasi, masih Multiyears,yang dikerjakan," ujar Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember Hasan Basuki saat dikonfirmasi melalui telepon Whatsapp, Kamis (7/7/2022)
Pokir itu, Katanya, tidak ada, hanya usulan, namun kabarnya sebagian legislator, telah mengusulkan nama-nama kontraktor kepada OPD teknis. “Yang direkomendasi dari konstituen kita, kebetulan punya perusahaan, tapi yang nentukan kan OPD, tapi itu hanya sebagian anggota saja," tambahnya.
Namun Ia tak bisa nilai itu wajar atau tidak. "Karena beberapa tahun kan belum pernah ada, sehingga kalau ada nintip-nitip ya, jadi DPRD tidak punya secara khusus, merekomendasikan CV Si A, Si B atau Si C dan selama ini memang belum ada, kayak seperti itu," dalihnya.
Hal senada disampaikan Gembong Konsul Alam. Pasalnya Pokir merupakan paket yang dikemas skema penunjukan langsung. "Kemudian direkomendasikan rekanan yang dekat dengan Dewan. Tapi, kan semuanya kembali ke dinas." ungkapnya. disampaikan Ketua Fraksi NasDem,
Sementara Ketua Fraksi Pandekar, Agusta Jaka Purwana merasa heran dengan Pokir yang belum kunjung tereksekusi, bahkan nyaris tanpa ada kabar yang signifikan, karena hal ini keputusan OPD, sehingga wakil rakyat hanya bisa mengusulkan. .
"Habis itu OPD yang mengerjakan. Kendalanya apa? kami tidak tahu. Untuk rekanan sudah diputusi yang mengerjakan CV-nya diputar. Jadi, 50 anggota mengajukan CV nya diacak. Tapi, kembali lagi kepada OPD. Saya sendiri sebatas mencari nama (citra politik), bukan keuntungan (finansial)," bebernya
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo menilai legislatif tidak memiliki wewenang intervensi hingga ke tahap teknis, jika terjadi, berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan. "Kalau DPRD ikut usul rekanan itu tindakan tidak benar." jelas Ipung, sapaan akrab Edi.
Pandangan nyaris serupa diutarakan Ketua Fraksi PPP, Ahmad Faisol, saat ini banyak warga dari daerah pemilihan (Dapil), menanyakan. "Kapan realisasinya? Seperti tahun 2021 lalu eksekutif yang mengerjakan, kami hanya usul program. Kami jelas tidak mengurus itu (pemilihan rekanan)," tegasnya
Pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman mengingatkan Pokir berfungsi saluran alternatif masyarakat mengusulkan, tidak boleh dijadikan ajang proyekisasi dengan orientasi cari keuntungan. Ia menilai rata-rata Pokir dijadikan alat transaksi untuk membangun hubungan politik. idealnya, menyempurnakan program pembangunan yang mungkin luput dari rencana pemerintah.
Program Pokir harus sesuai tema prioritas pembangunan, sesui RPJMD dan RPJP, dan Eksekutif memiliki ruang untuk mengarahkan. “Di Jember ini apakah problem legislatif kurang menggali kebutuhan masyarakat, atau problemnya di eksekutif yang hanya menerima usulan," urainya. (naw/eros).
