Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah percepatan transformasi digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Pasalnya transformasi digital jadi salah satu target strategis dalam perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Anas optimistis Program itu bisa jalan, dan Kementerian ATR sudah siap dengan project management office/PMO transformasi digital.
“Tadi kami bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Pak Hadi Tjahjanto. membahas soal penguatan tata kelola birokrasi dan digitalisasi pada proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang”. ujar Abdullah Azwar Anas seusai bertemu Menteri ATR/Kepala BPN, Rabu (15/2/2023).
Anas mengatakan, digitalisasi layanan akan diintegrasikan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang kini sedang difinalisasi. MPP Digital adalah skema single sign on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik, dimana warga/pengguna dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja. Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat heterogen di tanah air, termasuk layanan pertanahan dan tata ruang.
Anas memaparkan, selama ini, warga harus mengakses banyak aplikasi dan tentu membuat banyak akun untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah. Ke depan, dengan single sign on, semuanya akan lebih simpel, dengan dokumen kependudukan sebagai basis data utama.
“Tadi dibahas, ada beberapa detil layanan yang segera diintegrasikan. Hari Kamis-Jumat besok kita one on one meeting antara Kementerian PANRB dan ATR/BPN. Sudah ada gambarannya, tadi disampaikan misalnya bisa buku tanah elektronik, sertifikat elektronik untuk beberapa segmen, pertek, dan beberapa lainnya sedang dirumuskan,” papar mantan Bupati Banyuwangi ini.
Iamengemukakan, transformasi digital Kementerian ATR/BPN telah berjalan akseleratif. Nilai SPBE di kementerian tersebut pada 2021 sebesar 3,05 (predikat Baik), lalu melompat menjadi 3,55 (Sangat Baik). Ke depan, hal tersebut dioptimalkan dengan integrasi layanan dan digitalisasi di semua lini.
“Pak Hadi punya digital leadership, sudah ada PMO transformasi digital, lalu ini kita siapkan integrasi ke MPP Digital. Tentu secara bertahap, dan ke depan kita harapkan semua layanan pertanahan didigitalisasi dan terintegrasi ke MPP Digital,” lantjut mantan Ketua Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ini.
Menteri ATR/Kepala BTN Hadi Tjahjanto menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara digital. “Karena terbukti, dengan digital, dapat mengurai kepadatan layanan hingga 40-50 persen. Artinya, pelayanan pasti lebih cepat,” tutur Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan itu, juga disepakati untuk meningkatkan integrasi layanan BPN dengan MPP yang telah ada di 103 kabupaten/kota. Terdapat sejumlah layanan di MPP, di antaranya pengukuran bidang tanah, penetapan hak atas tanah, hak tanggungan, dan pertimbangan teknis pertanahan.
“Di MPP 103 kabupaten/kota, kita tingkatkan integrasinya, Ini kita tuntaskan, segera diintegrasikan. Kita berterima kasih ke Pak Hadi atas dukungannya mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital,” pungksanya. (and/hms/eros).
