 |
| Rendra Wirawan didampingi Budi Hartono dan Pengurus Kadin |
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jember Jawa Timur prihatin atas kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dampak dari penutupan jalur kumitir Jember - Banyuwangi pada 24 Juli 2025 lalu.
Peristiwa terhambatnya pasokan hingga menyebabkan antrian panjang di hampir semua SPBU hampir satu minggu ini menunjukkan lemahnya koordinasi. Pasalnya rencana ini sudah dipersiapkan pemerintah jauh sebelumnya, pada bulan Juni, seharusnya dibicarakan dengan seluruh stakeholder.
Hal ini terjadi menunjukkan karena lemahnya mitigasi. “kami menyayangkan pertamina yang lambat bahkan gagal me mitigasi dan mengantisipasi, dampaknya sangat besar bagi sektor ekonomi karena akan memicu kenaikan harga barang dan jasa”, keluh Ketua Bidang Bisnis dan pengembangan UMKM Kadin Jember Dr. Rendra Wirawan, MM, kepada sejumlah awak media, Senin, (28/7/2025)
Kalau ini dibiarkan jelas berpotensi memicu inflasi karena mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, seperti terhambatnya angkutan dan Ojek online yang terkendala BBM. Agar krisis ini bisa tertangani dengan baik, kedepan harus ada crisis center guna memenuhi pasokan 70.000 Kg leter BBM per harinya.
"Kami salut dan memberikan apresiasi kepada Bupati Jember Gus Fawaid yang melakukan langkah cepat untuk mengajak berkoordinasi bersama semua stakeholder terkait, sehingga akan mempercepat menyelesaikan masalah ini." lanjutnya.
Sementara Ketua bidang SDM Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Jember Ir. Mohamad Budi Hartono menyoroti pihak pihak yang memanfaatkan kelangkaan BBM untuk keuntungan pribadi, agar ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
“Kami mendesak dan mendorong agar penegak hukum agar mengambil langkah-langkah tegas di lapangan dan menertibkan para spekulan yang melakukan penimbunan dan mencari keuntungan di kondisi yang tidak menentu ini” katanya
Untuk mengatasi panic Buying dan antrian bisa teratasi, Kadin dalam pers lilisnya meminta Pemerintah melalui Menteri ESDM dan BUMN serta Pertamina menambah stok di Jember. Antrean Panjang jangan dibiarkan sampai berlarut selama berhari-hari tanpa solusi permanen, sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan mental.
Untuk itu Pertamina diminta bertanggung jawab, bukan hanya retorika dalam waktu 1x24 jam ke depan dan menuntut audit distribusi, transparansi data suplai dan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jember dan pelaku usaha. Jika Tidak Mampu menangani masalah ini, pimpinan area distribusi pertamina diminta mengundurkan diri secara terhormat
“Jika tidak, kami akan: Menyampaikan petisi nasional melalui jaringan KADIN Pusat dan KADIN Jawa Timur. Melakukan pengaduan ke PERTAMINA Pusat, BPKN dan BPSK. Mengajukan pengaduan resmi ke DPRD Jember, DPRD Jatim, Kementerian BUMN dan Komisi VII DPR RI” tegasnya. .(eros).
