Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com – Setiap kali musim hajatan tiba, persoalan yang sama kerap mencuat di Jember, kelangkaan elpiji 3 kilogram bersubsidi. Pesta pernikahan, khitanan, hingga hajatan desa sering memicu peningkatan konsumsi gas melon secara signifikan, sehingga stok di tingkat pangkalan cepat menipis.
Ketua DPC Hiswanamigas Area Besuki, Ikbal Wilda Fardana, menyebut fenomena ini sebagai pola tahunan. “Setiap kali musim hajatan, permintaan gas melon di pangkalan naik. Distribusi yang seharusnya cukup untuk kebutuhan harian menjadi cepat habis. Inilah yang sering menimbulkan kesan kelangkaan di lapangan,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
Secara kuota, pasokan elpiji subsidi untuk Jember diklaim aman. Namun, masalah utama ada pada distribusi dan perilaku konsumsi. Gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, justru banyak dipakai untuk hajatan besar dan usaha katering.
“Subsidi ini bukan untuk hajatan besar, apalagi katering skala besar. Masyarakat yang mampu sebaiknya menggunakan elpiji non-subsidi,” tegas Ikbal, yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember.
Bagi sebagian warga, hajatan menjadi momen sakral yang harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Di desa-desa, pemandangan ibu-ibu yang sibuk memasak di dapur besar sudah biasa. Namun, ketika tabung gas kosong lebih cepat dari biasanya, panik pun terjadi.
Untuk mencegah gejolak, Hiswanamigas terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat distribusi agar sesuai peruntukan, sekaligus mengawasi pangkalan resmi. Harga eceran tertinggi (HET) juga ditegaskan kembali, yakni Rp18.000 per tabung.
Fenomena kelangkaan gas melon saat hajatan mencerminkan persoalan klasik subsidi energi di Indonesia. Selama distribusi tidak berbasis data penerima yang valid, potensi penyalahgunaan akan terus terjadi.
Musim hajatan memang membawa sukacita bagi masyarakat, namun di balik itu ada tantangan besar, bagaimana menjaga agar subsidi tetap tepat sasaran tanpa menghambat tradisi sosial. “Yang penting kesadaran masyarakat. Kalau mampu, gunakan nonsubsidi. Dengan begitu, hak warga kurang mampu tetap terlindungi,” pungkasnya. (wahyu/eros)
