 |
| Wartawan Penjaga Akurasi Informasi di Era Digital |
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com - Di tengah derasnya arus informasi digital, menjaga akurasi dan etika pemberitaan menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi insan pers.
Gambaran itu tampak mengemuka dalam kegiatan Level Up Framing Effect vs Actual Information yang gelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jember di Taman Botani Sukorambi, Kamis (27/11/2025) pagi.
Kegiatan yang dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media ini tak sekadar menjadi forum sosialisasi, tetapi juga ruang refleksi tentang bagaimana media seharusnya bekerja di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi.
Acara dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Helmi, melalui Asisten Administrasi Umum, Isnaini Dwi Susanti. Dalam sambutannya, Isnaini menegaskan bahwa wartawan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.
Baginya, pers tidak hanya mengalirkan informasi, tetapi juga menjadi jembatan kebijakan kepada masyarakat. “Di era arus informasi digital dan kemajuan teknologi, tantangan bagi insan pers semakin besar. Karena itu, peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas menjadi sangat penting,” ujarnya.
Harapannya, Insan Pers khususnya yang berada di Kabupaten Jember, mampu memperkuat prinsip-prinsip etika, meningkatkan ketelitian verifikasi, dan menyajikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
"Kemitraan yang sehat dianggap penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel," harapnya.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengajak peserta menelusuri fenomena framing dalam pemberitaan. Ia menggambarkan bagaimana media, secara sadar maupun tidak, sering menyusun realitas melalui bingkai tertentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, politik, sosial, bahkan pengalaman personal jurnalis.
“Subjektivitas inilah yang bisa muncul dalam pemberitaan dan memengaruhi cara peristiwa dipahami publik,” ungkapnya.
Menurut Widarto, framing tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, jurnalis dapat meminimalisir bias dengan kembali pada rambu formal seperti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Ia menekankan bahwa wartawan tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi semestinya turut memberi perspektif solutif agar publik tidak berhenti pada sensasi, melainkan memahami konteks secara utuh.
Sementara itu, Abdul Manan dari komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers menyebut, bagaiman menjadi Pers yang Profesional. Ia menegaskan ada dua rumusan penting dalam Undang-Undang Pers yakni Wartawan adalah mereka yang bekerja secara teratur, bukan sesekali.
Artinya, kegiatan jurnalistik harus dilakukan secara konsisten, mulai dari mencari, memperoleh, mengolah, hingga menyampaikan informasi melalui berbagai platform.
“Karya jurnalistik harus memenuhi tiga unsur, dibuat oleh wartawan yang bekerja secara teratur, melalui proses jurnalistik, dan dipublikasikan oleh perusahaan pers berbadan hukum,” jelasnya.
Abdul Manan juga menyoroti prinsip-prinsip etik yang sering kali menjadi tantangan di lapangan yakni soal keberimbangan Informasi berita boleh belum berimbang saat proses peliputan, tetapi harus berimbang ketika diterbitkan.
Ia juga menyinggung tiga jenis kebenaran yang sering menjadi rujukan, kebenaran agama (absolut), kebenaran hukum (formal), dan kebenaran jurnalistik yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan data.
“Kredibilitas sumber adalah kunci. Wawancara harus dilakukan kepada pihak yang berwenang agar kebenaran jurnalistik tetap terjaga,” tegasnya. (Wahyu/Eros)
