P Waro saat mengadukan nasibnya kepada Sultan Hamengkubuwono XTawaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memberikan tali asih sebanyak satu milyar rupiah ditolak oleh Ketua Kompak P Waroh. Pak Waroh curiga tali asih tersebut akan digunakan dasar untuk memperpanjang HGU. Untuk itu saya Menolak tawaran Pemkab untuk menerima tali asih tersebut.
Pemerintah Kabupaten Jember Pada tanggal 7 Januari tahun 2000 menawarkan penyelesaian sengketa ini dengan menawarkan 3 opsi, yaitu ”Tukar guling tanah, kemitraan dan ganti rugi”, Namun Kelompok Masyarakat Pejuang Tanah Ketajek (KOMPAK), menolak dan tetap bersikukuh agar tanah dikembalikan kepada rakyat. Namun pemerintah Kabupaten Jember tetap memaksakan opsi ganti rugi (tali asih) sebesar 1 Milyart kepada rakyat.
Kami Curiga bahwa ”Pemberian tali asih yang berujung perpanjangan HGU” tersebut telah terjadi rekayasa dan bernuansa politis”. Untuk itu undangan pemkab pada saat itu tidak kami datangi termasuk undangan yang sama pada tanggal 20 Januari 2010 juga kami ditolak. Jadi ”Tidak benar jika ada informasi bahwa saya menerima ganti rugi (tali asih) tersebut”. Bahkan Kelompok Kamilah yang bersiteguh menolak diberikan tali asih tersebut dan menuntut agar tanah HGU PDP Jember dikembalikan kepada rakyat.
Untuk itu Pemkab harus “Mengusut tuntas orang yang telah menerima uang tali asih yang mengatasnamakan Paguyupan Pejuang Tanah Ketajek (PPTK) dan Ketua Kompak (P Munawaroh) untuk kepentingan pribadi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.
