Ribuan Buruh Dan Karyawan PDP Kahyangan Jember, Tolak KSO Dengan CV Nanggala Mitra Lestari

Dirut PDP Kahyangan, Sudjatmiko, Didesak Mundur

Situasi Saat Aksi di Pemkab Jember

Jember,MAJALAH-GEMPUR.Com.  Ribuan Karyawan dan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, gelar aksi unjuk rasa di Pemkab dan DPRD Jember. Mereka menolak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan CV Nanggala Mitra Lestari

Kerjasama ini dikhawatirkan manajemen perusahaan diambil alih (Take Over) CV Nanggala Mitra Lestari (Investor; red) Pasalnya saat ini kebijakan maupun program sudah harus sepengetahuan dan persetujuan investor. Ujung-ujungnya buruhlah yang akan dikorbanya.

Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya personil di kantor direksi maupun dikebun- kebun serta adanya indikasi penjualan karet 159.111 kg oleh investor. Demikian ungkap koordinator Lapangan, Buruh Kayangan Bersatu (BKB) Wahyu Baskoro MH saat orasi Kamis (4/4) di depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Lebih ironis lagi penjualan karet oleh Investor yang melakukan MoU pertanggal 23 Maret 2013, menurut Wahyu sampai saat ini juga tidak diketahui harga penjualannya, apalagi pemasukan dikas PDP.

Hal senada disampaikan Dwi Agus Budiyanto, bahkan Dwi mempetanyakan kridibilitas investor  yang bergerak di perdagangan (siup Disperindag Surabaya No. 503 7281.A/436.6.11/2012 tanggal 24 Juli 2012) merupakan badan usaha yang baru berdiri sekitar bulan Juli 2012 (akte notaries Ariani, SH Nomor. 58 tanggal 12 Juli 2012),  yang kekayaannya hanya 1 milyar. Mana mungkin bisa menalangi 18 milyar. Tanyanya

Demi keberlangsungan perusahaan  yang sudah carut-marut ini harus kita selamatkan, ini merupakan tanggungjawab dan keberanian serta ketegasan semua karyawan diseluruh lapisan. “Untuk kita Tolak KSO dengan pihak manapun atau sejenisnya, apalagi terindikasi hanya untuk kepentingan sesaat dan menguntungkan sekelompok saja. Tegasnya berapi api.

Pantauan MAJALAH-GEMPUR.Com, sambil membentangkan poster berisi hujatan terhadap jajaran direktur PDP,  ribuan buruh yang datang menggunakan puluhan truk dan motor, terus berorasi. Mereka menolak keberadaan investor dan mendesak Dirut PDP Jember, Sujatmiko Turun dari jabatannya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Utama PDP Kahyangan Sudjatmiko, yang menemui pendemo, memastikan bahwa kekhawatiran buruh tersebut tidak akan terjadi, pasalnya kerjasama dengan investor, senilai 18 M per tahun, dalam kurun waktu 20 tahun itu dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kelangsungan Nasib PDP,

Bahkan menurut  mantan anggota DPRD Jember dari Fraksi Golkar ini kejasama ini sangat menguntungkan Pemkab, PDP, maupun seluruh karyawan dan buruh dan karyawan.” Ini hanya soal miskomunikasi, untuk kami akan segera melakukan sosialisasi KSO ini, termasuk menjamin tidak akan ada mutasi dan PHK, karena menejemen perusahaan masih dalam kendali PDP Kahyangan" janjinya.

Hal senada disampaiakn Sekda Sugiarto, “bila sosialisasi dilakukan dengan benar, maka Karyawan dan Buruh tidak akan mudah terhasut oleh pihak-pihak yang memprofokasi mereka, yang mengatakan bahwa kerjasama ini merugikan karyawan dan buruh serta adanya PHK dan menurunkan Kesejahteraan mereka”Jelasnya.

Bentuk kerjasama yang dilakukan PDP Kahyangan sudah berdasar Keputusan Mendagri No 43 Tahun 2000, Tentang Kerjasama dan Perda No 2 Tahun 2012, Tentang PDP Kahyangan, hanya saja MoU yang sudah di tandatangani pada tanggal (23/3) itu belum tersosialisai secara menyeluruh, namun masih di jajaran ADM.

Tak puas dengan jawaban tersebut, buruh akhirnya meninggalkan halaman Pemkab Jember menuju di Kanntor DPRD Jl, Bebgawan Solo No 86,  Dengan mengendarai kendaraan, meraka terus melakukan orasi menunutut KSO dicabut. "Jika tidak, kita akan mogok kerja, Djatmiko turun…., Djatmiko turun…." Teriak para pendemo.

Sementara di DPRD Jember, perwakilan di terima oleh Ketua Komisi D. Ayub Junaidi,, Dihadapan perwakilan mengatakan bahwa DPRD tidak tahu dan baru mengetahui kalau PDP Kahyangan di Kerja Sama Oprasi (KSO) dengan pihak CV Nanggala Mitra Lestari dari Media Masa.

Masih kata Angota Fraksi PKB, kalau dikatakan kerjasama ini ada jaminan kesejakteraan kepada  karyawan dan buruh, kami akan mempelajari terdahulu perda PDP dan bentuk kerjasama, kalau memang perlu akan kami bawa ke rapat Pansus (Panitia Khusus) DPRD, (Edw/eros)