"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Friday, September 11, 2015

Hibah PT Newmont Ke Polda NTB Dilaporkan Ke KPK

Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pemberian dana hibah sebesar 5,5 Miliar dari PT Newmont Nusatenggara Kepada Polda NTB yang ditandatangani Jumat (4/9) lalu disorot warga Sumbawa yang berdomisili di Jabodetabek.

Penyerahan dana tersebut dilakukan di Mataram NTB oleh General Manager (GM) Social Responsibility and Government Relations Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Rachmat Makassau dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Pol Umar Septono.

“Kami sengaja melaporkan hal ini ke KPK, akan KPK bisa mendalami lebih jauh motif pemberian dana hibah ini,” Jelas mantan anggota DPR RI dapil NTB M. Hatta Taliwang, Jum’at (11/9) di KPK bersama warga Sumbawa domisili Jabodetabek.

Diungkapkan Hatta, pemberian dana hibah ini melanggar Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah disebutkan Belanja hibah pengeluaran dan pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI.

“Seharusnya dana hibah diserahkan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian baru diserahkan kepada Polri dan terakhir diterima oleh Polda NTB,” jelas Hatta.

Indikasi adanya upaya penyogokan juga terlihat dari sikap Polda NTB yang langsung responsive mengirimkan 100 personelnya untuk mengamankan lokasi PT NNT di Benete Sumbawa Barat, untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh karyawan dan masyarakat setempat.

“Sebelum dana hibah diserahkan, pengamanan boleh dibilang minim, nah saat hibah diserahkan pihak Polda NTB langsung mengirimkan personel kewilayah tambah dalam jumlah besar,” terang Hatta.

Hatta menegaskan, warga Sumbawa meminta pertanggungjawaban Dirut PTNNT Martiono yang acapkali menggunakan dana perusahaan untuk diberikan kepada penyelenggara Negara.

“Kejadian sebelumnya, PTNNT juga terungkap menyerahkan dana kepada mantan ketua MK Jimly Assidiq atas nama bantuan pendidikan kepada lembaga yang dikelolah Jimly,” papar Ketua Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) ini. (*)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: