"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Rabu, 11 Oktober 2017

Warga Banyuwangi Protes Penambangan Pasir

Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Diduga, penambangan Pasir  tidak mempunyai ijin resmi, warga dilingkungan Klatak, Kelurahan/Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, protes.

Warga kesal, pasalnya setiap kali disuguhi debu, polusi udara ketika kendaraan-kendaraan melintas. Namun protes yang dilakukan oleh warga dibuat angin lalu oleh pemilik, dan proses penambangan masih terus berjalan walau masyarakat protes dan berkirim surat ke Muspika setempat.

Dalam aksi ini, warga mengirimkan surat pernyataan kepada Muspika Kalipuro yang dibubuhi tanda tangan seluruh ketua RT dan RW, karang taruna dan di ketahui Kepala Kelurahan Kalipuro, menuntut agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menutup lokasi penambangan pasir diwilayah Klatak tersebut.

Camat Kalipuro Ana Cletto Da Silva saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya melakukan rapat koordinasi terkait. "Masalah ini sudah saya rapatkan, terkait keberatan warga atas galian pasir yang menimbulkan polusi udara itu," jelas Camat Ana Cleto Da Silva, Rabu (11/10/17) Sore.

Disamping itu, Letto, panggilan Camat Kalipuro, menghimbau kepada pemilik tambang agar mengurus ijin penambangan Galian C. Menurut Letto. "Penambangan ini sudah lama ada, sebelum saya menjabat di sini. Jika ada warga yang protes, silahkan ke Satpol PP agar di tindaklanjuti,"paparnya.

Persoalan ini, sudah pernah terjadi, dan permintaan warga dipenuhi, "Dulu pernah ada kesepakatan kalau kendaraan pengangkutnya tidak boleh kendaraan besar, sejenis Fuso, dan itu di penuhi. Jika saat ini warga masih mempernasalahkan, datangi saja Satpol PP, sampaikan permasalahannya," tandasnya.

Sementara Kabid Penyidikan dan Penegakan Perda Satpol PP Banyuwangi, Joko Sugeng, mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, dan penertiban galian C ini kewenangannya Pemerintah Propinsi.  “Kewenangan penertiban dan ijin itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ” jelasnya.

Sayangnya meski mendapat protes, penambangan itu tetap aktif. Padahal, untuk protes penutupan penambangan pasir ini warga setempat sudah  melayangkan surat 2 kali, namun hingga kini tidak pernah digubris dan belum direspons semestinya. (kim)

Berita Terkait Lingkungan

Tidak ada komentar: