Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sosok Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Yusuf Kala (JK) yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan dapat memberikan solusi agar bangsa ini keluar dari kesulitan. Sebagai kader Partai Demokrat (PD) yang sejak semula telah ikut berpeluh-peluh membesarkan partai demokrat dan mengusung pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI terpaksa harus menelan kekecewaaan.
Pasalnya para petinggi Partai Demokrat telah menyakitkan hati kami. Tiga tahun sudah berlangsung, jangankan berfikir bagaimana menanggulangi kesulitan rakyat, membenahi rumah tangga partainya saja sudah tidak mampu.Menurut Ir. Edi Mulyo, meskipun Partai yang memperoleh empat kursi di DPRD Jember, telah melaksanakan Musyawaroh Cabang (Muscab) April 2007 yang dimenagkan Saptono Yusuf, masih belum dapat menuntaskan masalah. Ketua terpilih tidak pernah mengadakan rapat koordinasi, baik dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) maupun Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC). Dengan adanya kefakuman tersebut maka 22 DPAC dari 31 DPAC membentuk Forum Penyelamat Partai Demokrat (FPPD).
Lebih lanjut ketua DPAC PD Tanggul yang juga terpilih menjadi ketua FPPD dengan sekretaris Edi Susanto mengatakan bahwa Saptono Yusuf sangat arogan dalam memimpin partai, terbukti ketika pra rakornas PD I (1-2/12/07) di Semarang Saptono mengkarteker pengurus yang tidak sefaham. ”ini perusahaan apa partai? Tanyanya. Sebagai bentuk kekecewaan,22 DPAC FPPD melakukan aksi keprihatinan dengan mendirikan posko keprihatinan dan membagikan selebaran serta aksi di Halaman Gedung DPRD Jember yang dimulai awal Januari, selama satu bulan. Syfi’i al-Dinar menilai kebijakan yang dilakukan oleh Saptono (panggilan akrap Sabptono Yusuf), telah mencoreng Ketokohan dan kewibawaan SBY-JK. ”Untuk itu Saptono harus Mundur dari Ketua Demorat Kabupaten Jember”. turur Farid.
Sementara proses Pergantian Antar Waktu (PAW) PD ditanggapapi dingin oleh M. Sholeh.. Saya tidak mengakui Saptono itu syah, karena belum ada Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Saptono tidak berwenang melakukan kebijakan politik, karena itu kebijakan yang dilakukan adalah Inkonstitusional. ”Tenang, Enjau aja lah” Tutur Anggota komisi A DPRD asal PD tersebut. Sementara Saptono Yusuf yang dihubungi lewat telpun selulernya, sedang tidak aktif. (eros).
