JOYO : Roud Show Untuk Membayar Hutang
Roud Show BPN yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan itu dimaksudkan untuk membayar hutang. Reforma Agraria ujudutuhnya belum seperti yang kita harapkan. Menurut Joyo, Reforma Agraria Janji/hutang. Hutang tersebuttersebut masih belum dapat dilunasi. Untuk itu kegiatan Roud Show ini selama satu bulan untuk serap aspirasi
Kapan masyarakat bisa memiliki tanah? Jawabanya, Harus dilakukan ”Reforma Agraria” Untuk itu Negara harus memfasilitasi. Jika ada kemauan Negara ini dimungkinkan Reforma Agraria dapat dijalankan. Sebuah contoh Negara bisa mengambil alih HGU yang terlantar.
Kenyataanya: Memang Tanah bukan untnuk orang-orang/ kelompok, tapi secara hukum Masyarakat atau lembaga terbukti legal bisa mengusai tanah begitu luas. Contoh HGU seluas 1.93 juta ha yang terlantar masih dapat diperpanjang kembali. Dari HGU dengan luas 7,3 juta ha di Indonesia yang terlantar, menurutnya perlu ditarik kembali oleh negara.
Diakui, Lambannya penyelesaian Reforma Agraia menurut Joyo karena masih banyak undang-undang atau peraturan yang masih bertentangan dengan semangat Reforma Agraria. Kelemahan Peraturan, Kelemahan BPN dan Kelemahan organisasi rakyat
Sehingga kasus tanah yang ada, sulit untuk segera diselesaikan, namun kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Persoalan tanah bisa selesai bila ada payung hukum. Payung hukum ada, tetapi gerakan masyarakat kurang juga tidak bisa. Ketika BPN ingin menjalankan Reforma Agraria, itu saja belum cukup, perlu kesiapan masyarakat, Organisasi tani itu penting.
Untuk itu BPN masih optimis dan tetap akan mendorong agar Reformasi Agraria segera terwujud. Pengangkatan Mayor Jenderal Suwandi untuk menangani persoalan tanah (Larasita; kantor bergerak) untuk menyiapkan jika Reforma Agraria akan di jalankan. Untuk itu kehadirannya dimaksudkan untuk ; Disamping untuk memudahkan pengurusan sertifikat juga untuk Menyiapkan masyarakat kita menjalankan Reforma Agraria, Melakukan pengorganisasian masyarakat dan Membuka jalan munculya organisasi lokal.
Perlu di diwaspadai, meskipun Reforma agraria akan menjanjikan kesejahteraan rakyat namun juga akan menimbulkan persengkongkolan. Karena keserakahan sudah sampai di ubun-ubun bahkan persoalan administrasipun dapat diuangkan. Sumbernya pada keserakahan atau kemeskinan. Mekanisme terkadang bagian dari keserakahan. Untuk itu Komisi konsolidasi antara rakyat NGO dan BPN harus tetap jalan sedangkan organisasi masyarakat adalah bagian dari kontrol.
Ketua Dewan Nasional Usep Setiawan menyambut gembira dengan adanya komitmen ini. Menurut Usep, KPA, Aktifis Reforma Agraria dan kelompok Basis yang ada di masing-masing daerah agar terus mengawal dan selalu berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mendorong pragram Reforma agraria ini. KPA akan terus mendorong agar reforma Agraria, sedangkan penggeraknya adalah organisasi rakyat.
Usep berharap kepada pemerintah agar kewenangan BPN diperluas, kalau perlu dijadikan kementrian atau koordinator bidang Agraia. Siapapun yang terpilih dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mengemban amanat ini diharapkan tetap akan mewujudkan Reforma Agraria sejati di Indonesia. Tambahnya. (Eros)
Roud Show BPN yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan itu dimaksudkan untuk membayar hutang. Reforma Agraria ujudutuhnya belum seperti yang kita harapkan. Menurut Joyo, Reforma Agraria Janji/hutang. Hutang tersebuttersebut masih belum dapat dilunasi. Untuk itu kegiatan Roud Show ini selama satu bulan untuk serap aspirasi
Kapan masyarakat bisa memiliki tanah? Jawabanya, Harus dilakukan ”Reforma Agraria” Untuk itu Negara harus memfasilitasi. Jika ada kemauan Negara ini dimungkinkan Reforma Agraria dapat dijalankan. Sebuah contoh Negara bisa mengambil alih HGU yang terlantar.Kenyataanya: Memang Tanah bukan untnuk orang-orang/ kelompok, tapi secara hukum Masyarakat atau lembaga terbukti legal bisa mengusai tanah begitu luas. Contoh HGU seluas 1.93 juta ha yang terlantar masih dapat diperpanjang kembali. Dari HGU dengan luas 7,3 juta ha di Indonesia yang terlantar, menurutnya perlu ditarik kembali oleh negara.
Diakui, Lambannya penyelesaian Reforma Agraia menurut Joyo karena masih banyak undang-undang atau peraturan yang masih bertentangan dengan semangat Reforma Agraria. Kelemahan Peraturan, Kelemahan BPN dan Kelemahan organisasi rakyat
Sehingga kasus tanah yang ada, sulit untuk segera diselesaikan, namun kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Persoalan tanah bisa selesai bila ada payung hukum. Payung hukum ada, tetapi gerakan masyarakat kurang juga tidak bisa. Ketika BPN ingin menjalankan Reforma Agraria, itu saja belum cukup, perlu kesiapan masyarakat, Organisasi tani itu penting.
Untuk itu BPN masih optimis dan tetap akan mendorong agar Reformasi Agraria segera terwujud. Pengangkatan Mayor Jenderal Suwandi untuk menangani persoalan tanah (Larasita; kantor bergerak) untuk menyiapkan jika Reforma Agraria akan di jalankan. Untuk itu kehadirannya dimaksudkan untuk ; Disamping untuk memudahkan pengurusan sertifikat juga untuk Menyiapkan masyarakat kita menjalankan Reforma Agraria, Melakukan pengorganisasian masyarakat dan Membuka jalan munculya organisasi lokal.
Perlu di diwaspadai, meskipun Reforma agraria akan menjanjikan kesejahteraan rakyat namun juga akan menimbulkan persengkongkolan. Karena keserakahan sudah sampai di ubun-ubun bahkan persoalan administrasipun dapat diuangkan. Sumbernya pada keserakahan atau kemeskinan. Mekanisme terkadang bagian dari keserakahan. Untuk itu Komisi konsolidasi antara rakyat NGO dan BPN harus tetap jalan sedangkan organisasi masyarakat adalah bagian dari kontrol.
Ketua Dewan Nasional Usep Setiawan menyambut gembira dengan adanya komitmen ini. Menurut Usep, KPA, Aktifis Reforma Agraria dan kelompok Basis yang ada di masing-masing daerah agar terus mengawal dan selalu berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mendorong pragram Reforma agraria ini. KPA akan terus mendorong agar reforma Agraria, sedangkan penggeraknya adalah organisasi rakyat.
Usep berharap kepada pemerintah agar kewenangan BPN diperluas, kalau perlu dijadikan kementrian atau koordinator bidang Agraia. Siapapun yang terpilih dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mengemban amanat ini diharapkan tetap akan mewujudkan Reforma Agraria sejati di Indonesia. Tambahnya. (Eros)
