(Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai)
Jember. MAJALAH-GEMPUR.Com. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Pembangunan Plengsengan) Dinas PU Pengairan Kabupaten Jember di Pulau Kacang Gumukrejo Puger Kulon Kecamatan Puger, berdampak terhadap dangkalnya Sungai.
Sehingga nelayan merugi hingga puluhan juta rupiah.Pembangunan Plengsengan sepanjang 1.364 m, senilai Rp 5,182,653,000.- dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2009 yang berada disatu lokasi tersebut, dikerjakan empat Perseroan Terbatas (PT) asal Jember
Masing-masing, PT Sentosa Teknik Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Kapuran Timur) Rp. 1.290.970.000,-. PT Fajar Jaya Konstruksi Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Kapuran Barat) Rp. 1.285.653.000,-. PT Yasco Utama Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Besini Barat) Rp. 1.310.408.000, PT Mas Persada Indah Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Besini Timur) Rp. 1.295.622.000,-.
Menurut Tokoh nelayan Gumukrejo Puger Kulon, Budin saat ditemuai Gempur (13/10) di Puger mengatakan bahwa, Sungai yang terletak di barat Pulau Kacang tersebut selama ini oleh nelayan digunakan untuk tempat sandaran jukung (babakan) setelah melaut. Karena lokasinya dekat dengan perumahan penduduk, nelayan dengan mudah dapat mengantisipasi keselamatan dan Keamanan alat dan Jukungnya.
Namun semenjak dimulainya pembangunan plengsengan senilai lebih dari lima milyart, sikitar bulan 6 lalu menurut Budin, nelayan mulai terusik. Karena Pembangunan plengsengan tersebut berdampak pada pendangkalan sungai. Sehingga sungai yang dijadikan babakan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.
Untuk itu nelayan terpaksa menempatkan ratusan jukungnya di sungai (sebelah selatan pulau Kacang) yang selama ini menjadi jalur lalulintas (keluar-masuknya jukung dan kapal), letaknyapun jauh dari perumahan penduduk, menyulitkan dalam pengawasannya. Akibatnya sering terjadi pencurian alat-alat nelayan; banyak jukung yang rusak . sehingga nelayan merugi hingga puluhan juta rupiah. Keluhnya.
Disamping itu menurut Totok, Jika kualitas bangunan plengsengan buruk dihawatirkan pada saat musim penghujan (beberapa bulan lagi). Plengsengan tersebut akan ambrol (Jebol). Soalnya pembangunan belum selesai saja, sudah ada yang ambruk dan sudah ada yang menggantung. Jika plengsengan sampai jebol dikhawatirkan akan akan mengancam keamanan dan keselamatan nelayan.
Menurut Asban akibat pembangunan plengsengan tersebut dihawatirkan juga akan berdampak banjir. Soalnya Jika musim hujan dan air laut pasang konsentrasi air akan bertumpuh di sungai. Biasanya luapan air tersebut akan menyebar ke pulau kacang. Namun sekarang pulau kacang telah diberi plengsengan setinggi kurang lebih 3 meter, kemungkinan air tidak bisa lagi menyebar ke Pulau Kacang, dihawatirkan akan meluap kerumah penduduk. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan terjadinya banjir, Santoso mendesak kepada fihak terkait, agar babakan tersebut segera dikeruk.
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Gempur Jember Selatan, Khoerush Sholeh merasa prihatin. Khoerus curiga bahwa pembuatan plengsengan tersebut tidak pernah melibatkan serta membicaraan terlebih dahulu dengan para nelayan setempat (yang terkena dampak langsung dari proyek), Sehingga kesulitan-kesulitan nelayan selama pembangunan proyek tidak pernah dipahami oleh pelaksana Proyek.
Pembanguanan dilaksanakan, seharusnya sudah melalui studi kelayakan yang matang. Masyarakat setempat juga harus dilibatkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Sehingga pembangunan tepat sasaran.
Demi keamanan dan keselamatan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi bagi nelayan, menurut aktifis asal Gumukmas tersebut, Pemerintah (Pihak terkait) harus bertangungjawab atas kerugian nelayan dan menjamin bahwa plengsengan tersebut tidak akan membahayakan nelayan.
Untuk itu pembangunan plengsengan ini, harus di tinjau kembali. Menjawap persoalan tersebut, wakil ketua DPRD Jember Marzuki saat ditemui Gempur di kantornya mengatakan ”Saya akan segera menanyakan persoalan ini kepada Dinas Pengairan” tuturnya. Sedangkan ketua Komisi C DPRD Jember Asir, “saya akan pelajari dan secepatnya komisi C DPRD Jember akan melakukan rapat, kalau perlu sidak di lapangan”. Tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas PU Pengairan Jember saat ditemui di kantornya, tidak bersedia ditemui. Saat di SMS, dia menjawab ”Aspirasi itu pasti saya laksanakan”. (Eros)
Jember. MAJALAH-GEMPUR.Com. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Pembangunan Plengsengan) Dinas PU Pengairan Kabupaten Jember di Pulau Kacang Gumukrejo Puger Kulon Kecamatan Puger, berdampak terhadap dangkalnya Sungai. Sehingga nelayan merugi hingga puluhan juta rupiah.Pembangunan Plengsengan sepanjang 1.364 m, senilai Rp 5,182,653,000.- dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2009 yang berada disatu lokasi tersebut, dikerjakan empat Perseroan Terbatas (PT) asal Jember
Masing-masing, PT Sentosa Teknik Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Kapuran Timur) Rp. 1.290.970.000,-. PT Fajar Jaya Konstruksi Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Kapuran Barat) Rp. 1.285.653.000,-. PT Yasco Utama Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Besini Barat) Rp. 1.310.408.000, PT Mas Persada Indah Jember (Rehabilitasi Tangkis Kali Besini Timur) Rp. 1.295.622.000,-.
Menurut Tokoh nelayan Gumukrejo Puger Kulon, Budin saat ditemuai Gempur (13/10) di Puger mengatakan bahwa, Sungai yang terletak di barat Pulau Kacang tersebut selama ini oleh nelayan digunakan untuk tempat sandaran jukung (babakan) setelah melaut. Karena lokasinya dekat dengan perumahan penduduk, nelayan dengan mudah dapat mengantisipasi keselamatan dan Keamanan alat dan Jukungnya.
Namun semenjak dimulainya pembangunan plengsengan senilai lebih dari lima milyart, sikitar bulan 6 lalu menurut Budin, nelayan mulai terusik. Karena Pembangunan plengsengan tersebut berdampak pada pendangkalan sungai. Sehingga sungai yang dijadikan babakan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.
Untuk itu nelayan terpaksa menempatkan ratusan jukungnya di sungai (sebelah selatan pulau Kacang) yang selama ini menjadi jalur lalulintas (keluar-masuknya jukung dan kapal), letaknyapun jauh dari perumahan penduduk, menyulitkan dalam pengawasannya. Akibatnya sering terjadi pencurian alat-alat nelayan; banyak jukung yang rusak . sehingga nelayan merugi hingga puluhan juta rupiah. Keluhnya.
Disamping itu menurut Totok, Jika kualitas bangunan plengsengan buruk dihawatirkan pada saat musim penghujan (beberapa bulan lagi). Plengsengan tersebut akan ambrol (Jebol). Soalnya pembangunan belum selesai saja, sudah ada yang ambruk dan sudah ada yang menggantung. Jika plengsengan sampai jebol dikhawatirkan akan akan mengancam keamanan dan keselamatan nelayan.
Menurut Asban akibat pembangunan plengsengan tersebut dihawatirkan juga akan berdampak banjir. Soalnya Jika musim hujan dan air laut pasang konsentrasi air akan bertumpuh di sungai. Biasanya luapan air tersebut akan menyebar ke pulau kacang. Namun sekarang pulau kacang telah diberi plengsengan setinggi kurang lebih 3 meter, kemungkinan air tidak bisa lagi menyebar ke Pulau Kacang, dihawatirkan akan meluap kerumah penduduk. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan terjadinya banjir, Santoso mendesak kepada fihak terkait, agar babakan tersebut segera dikeruk.
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Gempur Jember Selatan, Khoerush Sholeh merasa prihatin. Khoerus curiga bahwa pembuatan plengsengan tersebut tidak pernah melibatkan serta membicaraan terlebih dahulu dengan para nelayan setempat (yang terkena dampak langsung dari proyek), Sehingga kesulitan-kesulitan nelayan selama pembangunan proyek tidak pernah dipahami oleh pelaksana Proyek.
Pembanguanan dilaksanakan, seharusnya sudah melalui studi kelayakan yang matang. Masyarakat setempat juga harus dilibatkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Sehingga pembangunan tepat sasaran.
Demi keamanan dan keselamatan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi bagi nelayan, menurut aktifis asal Gumukmas tersebut, Pemerintah (Pihak terkait) harus bertangungjawab atas kerugian nelayan dan menjamin bahwa plengsengan tersebut tidak akan membahayakan nelayan.
Untuk itu pembangunan plengsengan ini, harus di tinjau kembali. Menjawap persoalan tersebut, wakil ketua DPRD Jember Marzuki saat ditemui Gempur di kantornya mengatakan ”Saya akan segera menanyakan persoalan ini kepada Dinas Pengairan” tuturnya. Sedangkan ketua Komisi C DPRD Jember Asir, “saya akan pelajari dan secepatnya komisi C DPRD Jember akan melakukan rapat, kalau perlu sidak di lapangan”. Tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas PU Pengairan Jember saat ditemui di kantornya, tidak bersedia ditemui. Saat di SMS, dia menjawab ”Aspirasi itu pasti saya laksanakan”. (Eros)
