Rencana keluarnya Peraturan Gubenur (Pergub) Jawa Timur yang akan menerapkan sistem rayonisasi lahan tebu mendapat reaksi keras dari petani. Rayonisasi lahan tebu dihawatirkan akan semakin menambah penderitaan petani.
Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Jatim Ir. Moh. Syamsul Arifin saat workshop bertema “Revitalisasi Agraindustri Tebu Untuk Mendukung Program Swasembada Gula Nasional” yang diselenggarakan oleh Program Hibah Kompetisi Berbasisis Industri (PHKBI) yang berkerjasama dengan Pemprov Jatim, P3GI, PTPN X dan PTPN X Senin, (29/11) di Universitas Jember yang menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mengeluarkan Pergub yang akan menerapkan sistim rayonisasi lahan tebu.
Menurut Ketua Paguyupan Petani Tebu Rakyat (PPTR) M Ali Fikri, selama ini petani oleh industry dan pedagang selalu dijadikan obyek penderita saja. Jangan tambah lagi penderitaan itu dengan memberlakukan sisitem rayonisasi ini. Biarkan mereka memilih menjual tebunya ke PG yang lain yang dianggap lebih menguntungkan.
Kurangnya pasokan tebu yang berimbas akan ditutupnya ketujuh pabrik gula PTPN XI ini akibat mekanisme penghitungan rendemen yang tidak transparan, Bukan semata-mata hanya karena anomaly cuaca. Buruknya rendemen itulah yang berdampak terhadap meruginya petani. Sehingga timbul rasa ketidakpercayaan petani dan enggan memasok tebunya lagi ke PTPN XI dan beralih ke PG lain.
Kecurigaan itu,bukannya tidak berdasar menurut Fikri fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama ini rendemen di PTPN XI tidak lebih dari kepala 6. Namun jika dikawal bisa mencapai 9-11, tapi jika dibiarkan hanya 5,9. Bahkan pada bulan Nopember ini, rendemen di PTPN XI sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan.
Kalau tetap dipaksakan, dihawatirkan petani akan semakin enggan menanam tebu lagi dan ini fatal untuk tercapainya swasembada gula nasional. Kalau seperti ini kondisinya, apakah petani masih dilarang menjual tebunya ke PG Lain? Tanyanya.
Buruknya rendemen di PG PTPN XI ini juga dirasakan oleh pak Yon. Petani berlahan lebih dari duapuluh hektar yang berkecimpung di pergulaan selama tigapuluh tahunan ini dalam beberapa tahun sudah mengurangi lahan tebunya.
Bahkan sudah hampir lima tahun, separo dari lahannya telah ditanami padi dan kelapa. “Kalau hanya menanam tebu, bisa-bisa kita ndak bisa berbuat apa-apa. Rendemen di PTPN XI PG Semboro Jember dalam beberapa tahun terahir ini jelek sekali”. Keluhnya.
Bahkan menurut Pak Yon pada bulan Nopember kemaren kualitas Rendemen paling jelek selama dia menanam tebu. Rendemen tebu di PG Semboro hanya berkepala empat. Jangankan untung, pas saja dah mending. “Alhamdulillah, sebagian lahan tebu saya, saya tanami padi dan kelapa, sehingga masih ada yang saya diharapkan untuk kebutuhan sehari-hari”. Tuturnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut Fikri mendesak kepada Pemprov agar sitem rayonisasi tidak mengatur larangan petani menjual tebunya keluar dari PG setempat. Tetapi PG diberi kewajiban untuk membina petani setempat agar mendapatkan hasil lebih baik. Jika rendemen jelek, berarti PG telah gagal membina petani.
Buat regulasi untuk perhitungan rendemen yang Transparan dan akunteble. libatkan semua fihak dalam menentukan rendemen ini, baik pemerintah, industry maupun petani. Kalau perlu ditambah tenaga ahli yang independen. Dengan begitu tidak ada lagi permainan rendemen dan kecurigaan petani.
Kalau hal ini dilakukan, saya yakin petani akan bergairah lagi menanam tebu. Kalau rendemen di PG setemmpat baik, tidak dilarangpun petani tidak akan lagi menjual tebunya ke PG lain. Jelasnya. (eros)
