Tidak Tepat Sasaran, Kades Minta PSKS Didata Ulang

Pendistribusian PSKS Sumber Jambe (foto;  Abd Salam)

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), kompensasi kenaikan Bahan Bahan Minyak (BBM) diduga masih banyak yang salah sasaran. Akibatnya warga mampu menerima dan yang  tidak mampu tidak dapat.

Masih aburadulnya data penerima bantuan ini, lantaran Pemerintah Desa (Pemdes) merasa tidak dilibatkan dalam pendataan calon penerima bantuan dana kompensasi BBM itu. Padahal, pemerintah desalah yang banyak mengetahui kondisi warganya yang tidak mampu.

“Yang melakukan pendataan itu adalah badan statistic. Sedangkan pemerintah desa tidak dilibatkan. Akibatnya banyak warga yang seharusnya tidak menerima bantuan, malah ikut antri mengambil dana bantuan itu,” tdemikian disampaikan Kepala Desa Rambipuji  Dwi Diyah Setyorini Senin (8/12)

Di Desa Rambipuji, Rini, demikian ia biasa disapa mengatakan, bahwa dari sebanyak 440 warga yang mendapatkan dana bantuan. Hampir separuh jumlah warga, tidak layak menerima bantuan PSKS itu. “Jadi kasihan bagi yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak dapat,” sesalnya.

Karena banyak yang salah sasaran, dulu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa ditunda . Hal ini berkat intruksi Bupati agar dilverifikasi ulang.  Sehingga orang yang mampu tidak dapat. “Namun saat ini, intruksi itu tidak ada. Sehingga pemerintah desa terpaksa memberikannya,” Tambahnya.

Tidak hanya di Rambipuji, di desa lainnya seperti di Kencong dan Sidomekar Semboro, juga mengalami hal yang sama. Ahmadi, Kepala Desa Kencong menyampaikan, dari 1.414 warga yang memperoleh bantuan itu. Sebanyak 20 persen dari warga yang terdata sebagai penerima bantuan, adalah orang-orang berduit.

Tidak hanya itu, data yang berisi daftar nama-nama warga yang mendapatkan bantuan, juga baru diterimanya mendadak, “pembagiannya dimulai pukul 07.00. Rabo (3/12). Dan daftar nama penerimanya baru saya terima malam harinya. Dan banyak yang salah sasaran,” tegasnya.

Dampak tidak dilibatkannya pemerintah desa dalam pendataan warga tidak mampu yang berhak dengan bantuan PSKS tersebut. Menurut kades-kades tersebut membuat warga yang kaya menjadi bertambah kaya. Sedangkan yang miskin juga bertambah semakin miskin.

Para kades menginginkan dilakukannya kembali pendataan ulang. Dengan catatan, harus melibatkan pemerintah desa. Sehingga tidak ada kesalah pahaman antara warga dengan pemerintah desa setempat. “Kami harapkan ada pendataan ulang penerima bantuan itu. Pungkasnya. (Ruz/Yud).