Sejumlah Aktivis Tolak Calon Pemimpin Dari Birokrat

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Menjelang momentum pergantian Kepala Daerah, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Relawan No Eks Birokrat mendeklarasikan gerakan menolak pemimpin berlatar belakang birokrat.

 Pasalnya sejak dipimpin birokrasi, paska reformasi selama lima belas tahun terakhir, penyelenggaraan pemerintahan Jember tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan cenderung mandeg. Untuk itu kepemimpinan birokrat audah tak lagi sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

“Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada birokrasi pemerintahan pada dasarnya memang tidak dipersiapkan menjadi pemimpin, “mereka secara kelembagaan hanya dipersiapkan sebagai pelaksana profesional pada bidangnya,” ujar Abdul Kadar, salah seorang deklarator, usai diklarasi, Kamis (8/12).

Seorang birokrat, kata Kadar, diharapkan secara baik dan terampil mengelola anggararan-anggaran pembangunan. Namun, birokrat tidaklah terlatih untuk strategi-strategi penentuan kebijakan, strategi problem solving, serta mau dibawa kemana arah kebijakan tersebut, “padahal itulah tugas pemimpin, pemimpin harus memiliki visi-misi dan pilihan strategi. Birokrat tidak memiliki karakter tersebut,” tegas dia.

Sementara, Mohamad Arifin, salah seorang figur yang  akan maju sebagai bakal calon bupati Jember mengapresiasi deklarasi tersebut. Menurutnya ini adalah sebuah kepedulian elemen masyarakat yang telah melakukan pengamatan secara kritis dan di dasarkan pengalaman yang panjang untuk sebuah sikap yang luar biasa bagi perbaikan jember mendatang, “deklarasi ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, kita harus bersama-sama mengawalnya,” terang Arifin, yang saat ini menjabat Rektor IKIP PGRI Jember.

Dia berharap, karena langkah awal seluruh elemen masyarakat jember harus mengawal gerakan ini, sehingga menjadi sinar yang dapat memberdayakan masyarakat. Jika terlaksana, lanjut Arifin, maka gerakan ini dengan sendirinya menjadi kontrak untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia, “dan inilah yang menjadi kata kunci bagi berkembang dan tidaknya sebuah daerah,” katanya.

Ali Assegaf, salah seorang tokoh gerakan menyoroti kinerja birokrasi yang dinilainya masih syarat dengan penyelewengan dan korupsi, “dalam sejarah perjalanan pemerintahan di Indonesia, Birokrasi adalah yang paling banyak melahirkan pemimpin korup,” tegasnya. (Ruz/yud).