Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Dugaan pungutan liar (Pungli), pada pameran Hardiknas
Sabtu – Minggu (23 - 24/5) di lapangan Puger, mulai tercium. Pungutan diduga dilakukan
karena kepala UPTD Pendidikan tidak memiliki biaya operasional.
Akibatnya sejumlah
pengeluaran harus diusahakan kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan, baik agenda kedinasan, maupun acara gebyar event pameran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sehingga sejumlah
Kepala UPTD nekad meng’halal’kan cara dengan melakukan pungli ke sejumlah
sekolah.
Salah seorang kepala UPTD
yang enggan disebut namanya, tak mengelak, jika pada akhirnya terpaksa harus
memungut iuran kepada sejumlah sekolah di wilayah kerjanya, untuk
merealisasikan program kerja kedinasan maupun pada acara even penting.
“Kami terpaksa melakukan
mobilisasi kepada sekolah-sekolah, tetapi prinsipnya hasil musyawarah mufakat
karena sudah lama kami tidak
memiliki anggaran operasional.Saya berharap agar di tahun-tahun mendatang memdapat
anggaran sendiri,” tuturnya.
Anggota Komisi D DPRD
Jember¸ Isa Mahdi, menilai aksi pungli dilakukan karena tidak adanya anggaran operasional.
“Biaya operasional seharusnya terkaver, karena tidak adanya dana operasional ini
akan memunculkan pungutan liar (pungli),” tegasnya Senin (25/5)
Namun Politisi Partai
Hanura itu memaklumi. “Kasihan sebenarnya kepala UPTD-nya. Dengan dana tunjangan hanya sekitar Rp 500 ribuan. Bagaimana UPTD akan mengawasi dan menegakkan
guru-guru yang indisipliner, jika
UPTD masih meminta-minta kepada guru. Padahal mereka ujung tombak pendidikan”
sesalnya.
Dia berharap, agar
pemerintah memberi anggaran operasional Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk
sejumlah UPTD di 31 kecamatan. “Setidaknya dengan adanya dana tersebut, angka
pungutan para kepala UPTD di sekolah akan menurun. Selain itu juga agar
kinerjanya akan membaik,” jelasnya. (ruz).
