Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Program Desa Online yang digagas Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Jember pada tahun ini akan tuntas. Para Kepala
desa pun ditantang untuk melakukan transparansi anggaran.
Kalau
sudah transparan, kepala desa tidak perlu
takut. “Kalau sudah transparan tidak perlu takut. Anggaran yang dikelola
sekian, kinerja anggaran sekian, dan ada kelebihan sekian,” tutur Kepala Bagian
Pemerintahan Desa Pemkab Jember, M. Winardi, Senin (9/11).
Program ini dilaksanakan
sejak tahun 2008. Setiap tahun dilaksanakan kepada 56 desa dari 226 desa yang
ada di Kabupaten Jember. Saat ini, jelas Winardi, desa online terbatas pada
informasi sumber daya yang dimiliki desa. Namun, kedepan diharapkan meningkat
dalam pengelolaan administrasi keuangan, semisal pembuatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Des).
Terkait evaluasi
penyelenggaraan program ini, Winardi menjelaskan bahwa jaringan menjadi kendala
utama. “Ada juga jaringan yang dipasang di rumah kades. Ini yang tidak benar,”
ungkapnya. Selain itu banyak kades yang belum menganggarkan biaya sambungan
internet untuk tiap bulannya.
Karena perlu update tiap
hari, operotor harus dipikirkan, “Lalu, operator harus dipikirkan, karena
bekerja tiap hari update data,” jelasnya. Ia berharap, tidak hanya satu
operator. Semua pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi
sudah bisa mengoperasikan. (aif/eros)
