Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Negara belum optimal lindungi warganya yang jadi tenaga kerja di luar negeri. Pasalnya
sejumlah pemangku kepentingan masih
menjadikan
TKI dan TKW sebagai lahan untuk mencari keuntungan.
Mereka
juga memandang sebelah mata. Mewakili negara, saya mohon maaf jika
belum optimal melindungipara para pahlawan
devisa ini. Demikian kata Kepala BNP2TKI,
Nusron Wahid, ketika membuka Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 di
gedung Soetardjo, Universitas Jember Selasa (24/11).
Untuk itu Nusron Wahid, bertekat
akan melindunginya. Perlindungan akan diwujudkan dalam dua tugas besar, pertama
negara berusaha menyelenggarakan proses migrasi yang aman, nyaman dan murah.
Kedua, melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
“Oleh karena itu perlu kerja
sama dari semua pihak, baik negara, swasta, civil society, akademisi, termasuk keterlibatan
aktif para
buruh migran untuk mewujudkan kondisi buruh migran yang lebih baik. Apalagi sumbangan mereka terhadap perekonomian
Indonesia sangat vital,” jelas Ketua Umum GP Ansor ini
Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini,kemudian memaparkan data
tahun 2014 lalu remitansi buruh migran Indonesia mencapai 110 trilyun rupiah, sementara
tahun ini diperkirakan akan mencapai 140 trilyun rupiah.
Nusron Wahid kemudian
memaparkan visi pemerintahan presiden Joko Widodo dalam menangani permasalahan buruh
migran. Pertama, melindungi sejak di dalam negeri, tidak terlantar di luar negeri, dan mencegah buruh migran
menjadi miskin saat kembali ketanah air.
Oleh karena itu, Nusron Wahid mengapresiasi kegiatan jambore seperti ini, bahkan berharap dapat dilaksanakan setiap tahun. “saya berharap kegiatan jambore
kali ini dimanfaatkan sebagai upaya sinergi antara pemerintah, civil society,
akademisi dan buruh migran,” ungkapnya.
Komitmen pemerintah yang dilontarkan Nusron, mendapat kritikan Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah cara pandang para
pengambil kebijakan di bidang buruh
migran masih diskriminatif, bias gender, dan lebih berorientasi ekonomi.
“Undang-Undang nomor 39
tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri malah membuka
kesempatan pelanggaran terhadap HAM dan menjadi skema perdagangan manusia,” Tuturnya
dalam sesi
sidang pleno bertema Reformasi Tata Kelola
Perlindungan Buruh Migran Indonesia.
Pendapat senada disampaikan
Direktur Migrant AID Indonesia Mochammad Cholili. Menurutnya politik kesejahteraan buruh
migran di Indonesia masih buram. Pegiat buruh migran dari Jember ini kemudian memaparkan ada tiga masalah utama yang
dihadapi.
Pertama, biaya penempatan jauh
lebih mahal daripada yang ditetapkan pemerintah. Kedua, perampokan upah TKI,
dan ketidakjelasan
asuransi TKI. “Pemerintah tahu akan hal ini, tetapi sampai saat ini belum ada upaya yang serius untuk menanganinya,
para pihak-pihak yang melanggar juga tidak dikenai sanksi tegas,” imbuhnya.
Uasai acara Pleno, acara kemudian
dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Farha Ciciek, Cholili bersama Tyas
Retno, sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Suporahardjo
(komunitas Tanoker), dan Herry (Bantul).
Mantan buruh migrant Korea
Selatan, hadir sebagai pembicara dalam sesi diskusi tematik bertema Mendorong Optimalisasi Peran Negara Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan
Buruh Migran, di aula Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember
Rencananya agenda acara
pada malam ini para peserta Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 akan dihibur dengan panggung
hiburan yang menampilkan grup band Wali dan penyanyi
sekaligus aktivis
social, Melanie Soebono di parkir utara gedung Soetardjo.
