Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, menilai Perusda Perkebunan Banongan tumpul, pasalnya sudah hampir setahun belum menunjukan kemajuan apapun.
Sejak Direkturnya dilantik 10 November 2016 silam, belum
menunjukan progress kepada Pendapatan Asli Daerah
(PAD), bahkan Pada APBD Perubahan 2017, tidak ada tidak ada perkembangan. Hal itu jelas bertolak belakang dengan pernyataan, Bupati, yang akan
memecat, jika selama 6 bulan tidak menunjukan kemajuan.
DPRD, juga menyatakan belum puas dengan masalah honor Guru Tidak
Tetap (GTT). Pada APBD 2017, dianggarkan
sebesar 8 Miliar, tak terserap. parahnya
lagi, pada APBD Perubahan malah
tidak dianggarkan, Pemkab berdalih bahwa data GTT belum divalidasi. Padahal sudah
direncanakan sejak tahun 2016 lalu.
Dengan
demikian, Pemkab sama saja memberikan
harapan atau PHP. “Hingga kini DPRD belum menerima hasil
evaluasi, padahal sudah hampir setahun masa
kepempimpinan Direktur baru, ini akan jadi pembahasan
teknis ditingkat Komisi bersama SKPD” Tegas Wakil ketua DPRD Situbondo, Zeiniye, Kamis (5/10).
Herannya,
selama ini jumlah PAD Perusada Banongan
hanya Rp 35 juta rupiah. Menanggapi pernyataan teserbut Bupati
Situbondo, Dadang Wigiarto berkilah, bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Perkebunan Banongan baru bisa menyetor ke PAD pada
APBD 2018 mendatang.
DPRD Situbondo
telah mengesahkan APBD Perubahan 2017 Total pendapatan 1 Trilyun 645 Miliar 317 juta
rupiah lebih. Sedangkan anggaran belanja meningkat menjadi 1 Trilyun 756 Miliar
248 juta rupiah lebih. Defisit belanja ditutup Silpa atau Sisa Lebih Anggaran
APBD 2016, yang jumlahnya mencapai 110 Miliar 931 juta lebih.
Sementara
Pada APBD Perubahan ada
perubahan PAD dari asumsi yang sebelumnya 170 Miliar
700 juta rupiah lebih, mengalami peningkatan menjadi 209 Miliar 906 juta rupiah lebih.
Dengan demikian PAD naik sekitar 39 miliar 505 juta rupiah lebih. (edo).