Polres Jember Dapat Predikat WBBM Dari Kemenpan RB

Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Usai terima Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di akhir tahun 2017, Polres Jember kembali terima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB. 

Penghargaan kepada unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Selasa (12/12) di Hotel Bidakara Jakarta.

Sebanyak 6 unit kerja mendapat WBBM, dan 77 unit kerja WBK. Penyerahan Penghargaan ini adalah acara rutin yang dilaksanakan oleh MenPAN-RB bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

"Penghargaan ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Menteri Asman.

Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama bagi birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. 

Namun demikian, dalam mewujudkan reformasi birokrasi, tidaklah mudah dan memerlukan waktu tidak singkat.  Hal ini karena luasnya cakupan, kompleksitas, karena banyaknya permasalahan tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar. 

"Untuk mempercepat pencapaian, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh  unit-unit kerja pelayanan lainnya, Unit kerja yang menjadi pilot project  tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan WBK / WBBM”, jelasnya.  

"Untuk itu, saya meminta Pimpinan Instansi Pemerintah yang telah memiliki unit kerja WBK/WBBM untuk segera menularkan hal-hal baik yang ada di Unit WBK/WBBM tersebut ke Unit-Unit lain pelayanan sejenis yang ada di lingkungan Instansinya," tegas Asman.

Unit-Unit pelayanan yang lain, bisa belajar ke Unit-unit WBK/WBBM. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepolisian RI. Sehingga secara sistematis seluruh unit layanandi Instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.

"Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian, Lembaga, Pemda, untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan  unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM," pungkas Menteri Asman.

Sementara Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo SH, SIK, MH, melalui selulernya mengatakan, Penghargaan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. "Tantangan dan motifasi bagi Polres untuk melayani masyarakat lebih baik dan sebagai motifasi kedepan lebih baik dari sebelumnya." Tuturnya. (edw).