"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Friday, 23 March 2018

Tujuh Belas Desa Di Situbondo Cairkan ADD - DD

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Dari 132 desa di 17 kecamatan di Situbondo, hanya 17 desa yang sudah merampungkan Persyaratan pencairan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD).

Persyaratan pencairan itu diantaranya adalah sudah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dana desa (APBDES). Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Suradji, Jumat (23/3/2018).

"Para kepala desa yang sudah menyelesaikan persyaratannya seperti APBDES sudah ditetapkan dan  SPJ sudah klir, untuk sementara baru 17 desa, sementara untuk sejumlah desa yang lain hingga saat ini masih belum selesai”, katanya saat dimintai keterangan oleh sejumlah media.

Sedangkan, tahun ini ada perubahan sistem pencairan DD. Pencairannya dilakukan tiga tahap, yaitu 20 persen tahap pertama, dan masing-masing 40 persen untuk pencairan tahap kedua dan yang ketiga,"Sementara ADD tetap dua tahap, 50 persen - 50 persen," Jelasnya.

Menurut Suradji, tidak ada deadline dalam pencairan ADD maupun DD. Yang penting persyaratan-persyaratan selesai, otomatis bisa langsung pencairan.   Dalam PP. Nomor 60 tentang desa, DD mengendapnya tujuh hari di Kasda," terang suradji.

Keterlambatan pencairan ADD-DD hampir setiap tahun terjadi, salah satunya, lemahnya SDM. "Memang perlu upaya peningkatan SDM,  Meski ada regulasi batasan waktu di PP, acuannya tetap persyaratan, jika selesai, bisa langsung dicairkan. Sebaliknya, keuangannya tidak bisa diambil sampai kapan pun”, jelasnya.

Suradji mengatakan, untuk SPJ tahun sebelumnya, hampir semua desa sudah selesai. Hanya saja, beberapa desa yang masih belum menetapkan APBDesnya. "Karena itu, kami akan terus mendorong agar bisa segera diselesikan," katanya.

Untuk kepentingan itu, dia berharap kepada desa untuk menyisihkan anggarannya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, sebab, pemerintah daerah tidak cukup anggaran  untuk melakukannya.  "Misalnya melakukan pelatihan penyusunan dan perencanaan keuangan," Harapnya. (mam).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: