Wabup Situbondo Minta Kades Selektif keluarkan Izin Buruh Migran

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Wakil Bupati Situbondo H Yoyok berharap kepara kepala desa semakin selektif dalam memberikan surat rekomendasi pada warganya yang akan bekerja diluar negeri.

 Hal Ini untuk mengurangi masalah dan melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia. Demikian kata Wakil Bupati Situbondo Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si saat membuka sosialisasi perlindungan TKI yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Graha Wiyata Praja, Lantai II Kantor Pemkab Situbondo. Selasa (20/03/2018).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Drs.H.Syaifullah,MM, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Rudi Afianto, Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Diah Lestari Asmarani, S.Sos,M.Si (Direktorat perlindungan WNI)

Hadir juga Kementerian Tenaga Kerja, Temi Priyatno Wahyu,S.E,M.Si (Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja), Kepala Kantor Imigrasi Jember, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT TKI Jawa Timur, Camat atau yang mewakili dan kepala desa Se- Situbondo.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs.H.Ahmad Junaedi,M.Si, kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada jajaran kepala desa dalam menyaring pekerja migran Indonesia.  Karena penentu pertama lolos tidaknya ijin adalah rekomendasi kepala desa (Kades).

Kedepan pengelolaan tenaga kerja harus melewati dinas tenaga kerja bukan lagi lewat kepala desa. Dan saat ini namanya bukan lagi TKI, namun berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Situbondo merupakan kantong TKI atau PMI.

Dari jumlah yang terdaftar lebih banyak PMI ilegal, padahal jika terjadi suatu masalah pada PMI ilegal, maka penyelesaiannya menjadi lebih rumit dan merugikan PMI sendiri. "Karena negara, Kedutaan Besar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten secara otomatis akan turun,"ungkapnya. (mam).