"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 24 April 2018

Polda Jatim Inspeksi Jalur Rawan kecelakaan Di Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ditlantas Polda Jatim inspeksi jalur “Open Karo Black On The Spot” (OK BOS) Daerah rawan kecelakaan lalu lintas (Blakcspot), depan PTPN Kebun Kertosari, Pakusari, Jember.

Jalur di Desa Kertosari Pakusari di pilih karena angka kecelakaan paling tinggi dibanding 6 daerah rawan laka (blackspot) di Jember. Demikian disampaikan tim penilai jatim 5 yang diketuai Kasat PJR, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim AKBP. Aris Yudha Legawa SIK, Selasa (24/4/2018).

“Kami memilih jalur sepanjang 500 meter ke timur dan 500 meter ke barat dari titik blackspot karena daerah ini paling rawan kecelakaan  dan mengakibatkan korban meninggal dunia, tahun 2017 saja dari 10 kejadian 6 meninggal dunia,” Jelasnya.

Legawa menambahkan bahwa penilaian terhadap program OK BOS ini merupakan program Dirlantas Polda Jatim dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas, dimana penilaian melibatkan semua stakeholder seperti Dinas Perhubungan, Jasa Raharja maupun kepala desa di tiap-tiap titik black spot.

“Penilaian pada program OK BOS ini lebih ditekankan pada bagaiamana penanganan saat fase-fase laka lantas yang meliputi Pra laka lantas, saat laka lantas maupun pasca laka lantas, bagaimana penanganannya, makanya semua kita libatkan termasuk kepala desa di tiap-tiap polres,” ujar Legawa.

Hal senada dibenarkan Kasatlantas Polres Jember AKP Prianggo Malau Parlindungan,  menurutnya desa Pakusari dipilih karena angka kecelakaanya tertinggi mengakibatkan korban meninggal dunia dibanding 7 daerah lain, sehingga Jember ditetapkan sebagai kota dengan tingkat kecelakaan tertinggi di Jatim.

“Program ini untuk menekan angka kecelakaan, selama 2018, di jalur Desa Pakusari nihil kecelakaan sampai meninggal dunia, dan -mudahan tidak ada, dan untuk daerah lain yang disebut sebagai daerah blackspot, juga akan kami berlakukan dengan mendirikan pos pantau seperti di Pakusari,” pungkas Prianggo. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: