"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Wednesday, 11 April 2018

Program Cerdas Pemkab Bondowoso Ala Presiden Jokowi

Bondowoso, MAJALAH-GEMPUR.Com. Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bertekat akan melaksanakan sejumlah pembangunan melalui proyek Padat Karya Tunai (PKT).

Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kebijakan Cerdas Presiden RI Joko Widodo, Pasalnya bukan uang cash cuma-cuma diberikan, tapi pemberdayaan masyarakat Desa, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, miskin, pengangguran, dan keluarga dengan gizi balita buruk yang bersifat produktif.

“Ini sesuai Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 tentang Desa. Kata Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA ID) P3MD Bondowoso, Nuzulul Siamullah, saat Rakor Zona II Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Rabu (11/4/2018).

Rakor Zona II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Balai Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, merupakan kelanjutan Rakor sebelumnya ini dihadiri para Pendamping 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Curahdami, Wringin, Binakal, Pakem, Tegalampel, Taman Krocok serta Bondowoso.

PKT ini utuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. "Besaran PKT ini paling sedikit 30 % dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Pembayaran 30 % upah tenaga kerja ini dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK)", jelas Pria yang akrab disapa Izul ini

Izul menjelaskan, padat karya difokuskan pada pembangunan sarana-prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.  "Itu artinya, PKT harus disusun sendiri oleh desa sesuai kebutuhan lokal", ungkapnya.

Adanya PKT ini, lanjut Izul, bermanfaat untuk menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan Balita gizi buruk.   "Padat karya ini juga diharapkan dapat membangun kekuatan kebersamaan, keswadayaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat," ungkapnya.

Izul optimis, hal  ini mampu menciptakan kemudahan pelayanan dasar dan memudahkan kegiatan sosial ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah balita gizi buruk di pedesaan, serta bisa mengerem arus urbanisasi dan migrasi. 

Seperti pelaksanaan PKT di Desa Curahpoh, dari 14 kegiatan senilai Rp 730 juta, HOK-nya sebesar Rp 266 juta. HOK ini, menurut Izul, sudah mencapai 36 persen lebih.  "Upah harian dari masing-masing kegiatan ini yang paling rendah HOK-nya 26 %, ada yg 33 %. Tapi yang tinggi, 48 %, tertinggi sebesar 63 %," jelasnya.

Kepala Desa Curahpoh, David Wahyudi, mengatakan, dirinya akan selalu mengikuti arahan Kementerian Desa, baik melalui Pendamping Desa maupun DPMD. “Dalam pelaksanaan PKT, kami pastikan HOK-nya mencapai 30 %. Dan, Alhamdulillah, HOK di Desa Curahpoh rata-rata lebih dari 30 %," ungkapnya.

David yakin, program ini dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat miskin.  "Ini program solutif. Kami semua berharap, program pro rakyat ini terus dilanjutkan untuk periode selanjutnya", ungkapnya, penuh harap. (Alung).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: