"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Wednesday, 11 April 2018

Menteri ATR Targetkan 50 Ribu Sertifikat Tanah Gratis di Jember


Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Dirjen Penataan Agraria Kementrian Pertanahan Nasional, pada tahun 2018 menargetkan 50 Ribu Sertifikat Tanah Gratis di Jember.

Persoalan  tanah, bukan hanya persoalan sertifikat atau legalitas, tetapi juga pemerataan ekonomi. Demikian kata Dirjen Penataan Agraria Kementrian Pertanahan Nasional, HS. Muhammad Ikhsan usai MoU dan paparan Persoalan pertanahan oleh Bupati, dr  Farida  di Pendopo Wahya Wibawa Graha , Rabu , (11/4/2018).

“Untuk itu Negara harus hadir , harus tampil untuk menyelesaikan, selagi bisa akan diselesaikan ini semata dilakukan untuk kepentingan rakyat. Kita akan selesai kan 50 ribu sertifikat , sebagai target yang akan diselesaikan di Jember tahun ini, " katanya.

Hadir pada pertemuan tersebut diantaranya Forkopimda , Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) kabupaten Jember , Asisten Bupati , Kepala OPD , Muspika dan 19 kepala desa yang sudah berkomitmen akan menuntaskan sertifikat ini.

Sementara Bupati Jember , dr Farida MMR akan komitmen menuntaskan persoalan persoalan permasalahan pertanahan di Jember. “Ini komitmen Pemkab Jember, soal konflik tanah yang sudah bertahun tahun ini agar bisa diselesaikan sehingga masyarakat bisa adem ayem, tentram dan tidak ada konflik”, harapnya.

Dalam sertifikatkan tanah ini Bupati bertekat menjadikan Jember sebagai pilot proyek dan ini akan kita awali di 19 desa , masuk Program Pendaftan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk masyarakat pedesaan, selanjutnya dengan bertahap di 19 desa lainnya. ," ini akan kita lakukan dalam satu bulan. ," katanya. 

Sedangkan untuk pembiayaan  PTSL yang dibantu APBD yakni, Rp 150 ribu per bidang tanah dengan total biaya mencapai Rp 3,45 miliar. Pembiayaan itu juga sudah diatur dalam Perbub  dengan rincian ; biaya 4 materai Rp 24 ribu, 4 buah patok Rp 26 ribu, serta biaya transportasi petugas desa Rp 100 ribu.

Ingformasi yang dihimpun media ini,bahwa berdasarkan data dari sosialisasi program PTSL, di 6 titik lokasi dari 18.562 RT/RW, terdapat sekitar 1.026.600 bidang tanah ada sekitar 797.165 bidang tanah belum bersertifikasi. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: