Seoul, MAJALAH-GEMPUR.Com. Indonesia-Korea memperpanjang pusat kerja
sama e-government atau Electronic Government Cooperation Centre (eGCC) yang
telah dilakukan sejak bulan Maret 2016.
Pasalnya kerjadama
tersebut telah menghasilkan beberapa capaian. Perpanjangan kerjasama dilakukan
dengan penandatanganan MoU antara Menteri PANRB, Syafruddin dengan Menteri
Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/ MOIS) Republik
Korea Kim Boo Kyum.
Memorandum of
Understanding (MoU) ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi
e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi
pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Menurut Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (PANRB) Syafruddin, penerapan
e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi KemenPANRB
mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang
baik.
“Dalam hal ini, eGCC
memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua
kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk
mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.”, katanya saat di
Seoul Senin (10/09/2018).
Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini mengatakan, pemerintah
Indonesia menerima manfaat yang sangat besar dari eGCC ini untuk melakukan
akselerasi penerapan e-government di Indonesia.
Pusat kerja sama yang
dibentuk pada Maret 2016 ini, menurutnya telah menghasilkan e-government
roadmap untuk Indonesia, perencanaan integrated information sharing,
standardisasi electronic document, dan e-government evaluation method untuk
mengukur indeks pembangunan e-government.
Hasil-hasil tersebut telah
diimplementasikan ke dalam kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rencana induk SPBE,
standardisasi arsip elektronik, dan pelaksanaan evaluasi SPBE di semua instansi
pemerintah.
“Tahun ini Kementerian
PANRB telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 471 dari 623 instansi pemerintah,”
ujar Rini Widyantini yang mendampingi Menteri PANRB.
Diimbuhkan, EGCC di tahun
2018 sedang melaksanakan proyek kerja sama untuk penyusunan model referensi
undang-undang e-government dan penyusunan prototipe e-government architecture.
“Kedua proyek tersebut akan dilanjutkan di tahun 2019 melalui perpanjangan MoU
yang telah disepakati,” jelasnya.
Indonesia telah membangun
rencana induk SPBE 2018 – 2025 untuk mencapai visi penyelenggaraan SPBE yang
terintegrasi di semua instansi pemerintah. Integrasi SPBE ini dapat dicapai
melalui pembangunan dan penerapan Arsitektur SPBE di instansi pemerintah.
Seperti yang telah dilakukan
oleh Ministry of The Interior and Safety (MOIS) sehingga menghasilkan pelayanan
publik yang terintegrasi dan mencapai nilai indeks layanan online (on-line
service index) tertinggi di dunia.
Dijelaskan, eGCC telah dapat
penghargaan sebagai outstanding projects oleh Official Development Assistant
(ODA) Korea. "Saya yakin kerjasama ini akan bisa berjalan baik karena
sejalan dengan semangat reformasi
birokrasi Indonesia dan Korea,” kata Minister of The Interior and Safety (MOIS)
Republik Korea Kim Boo Kyum.
Dalam pertemuan itu,
Menteri Syafruddin juga mengundang menteri Kim Boo Kyum dan jajarannya untuk
dapat berkunjung kembali ke Indonesia guna melanjutkan kerja sama dan
berkunjung ke daerah lain di Indonesia, yang telah memiliki inovasi di bidang
SPBE dan reformasi birokrasi.
