"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Wednesday, 26 September 2018

Ribuan Petani Jember Minta Jokowi Serius Jalankan Reforma Agraria

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Ribuan petani yang sedang bersengketa tanah dari belasan organisasi yang tergabung dalam SEKTI Rabu (26/9/2018) menggelar aksi massa di depan kantor Pemkab Jember.

Dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional atau Hari Agraria yang ke-58 ini, bertajuk "Lawan Perampasan Tanah, Laksanakan Reforma Agraria, Tanah Untuk Petani Penggarap” Mereka mendesak Pemerintah dibawah Kepemimpingan Joko Widodo segera menjalankan Reforma Agraria.  

Mereka menganggap pemerintah masih belum serius menjalankan reforma agraria, pasalnya  Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh, bahkan banyak terjadi penyimpangan, karena tidak sesuai dengan roh cita-cita dan amananat dibuatnya UUPA.

Hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah Undang-undang sektoral yang bertentangan dengan UUPA baik sektor Perkebunan, Pertambangan, maupun kehutanan. Demikian disampaikan Ketua Serikat Tani Independen (Sekti) Kabupaten Jember Ahmad  Jumain, Rabu (26/9/2018).

“Akibatnya sejumlah sengketa tanah di Indonesia, termasuk sengketa tanah di Kabupaten Jember yang melibatkan warga dengan Perhutani dan  Perkebunan, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII, dan Perkebuanan Swasta lainnya hingga kini masih terkatung-katung, karena hanya digunakan kepentingan politik”, keluhnya.

Nawa Cita yang dikumandangkan oleh Pemerintahan Jokowi, katanya, masih sebatas persertifikatan dalam bentuk prona. “Nawacita Jokowi masih belum menyentuh tanah obyek Reforma Agraria / TORA, padahal sejatinya bukan itu yang hanya Prona, yang hanya untuk kepentingan Investasi belaka.

Sejumlah Organisasi yang bersengketa di Jember yakni, Serikat Petani Perjuangan (SIPER), Perjuangan Rakyat Tani Curahtakir (PPRTC), Paguyuban Petani Pejuang Pondokrejo (PPPP) Kecamatan Tenporejo, Kelompok Pejuang Tanah Ketajek (KOMPAK), Kecamatan Panti, Gerakan Masyarakat Untuk Petani (GERASRUT).

Selanjutnya, Tim Pejuang Rakyat Mangaran (TPRM), Kec Rambipuji, Dan Gerakan Petani Mulyorejo Bangkit (GPMB), Pejuang Tanah Karang Baru (PTK), Pejuang Petani Gunung Gumitir (PPGG), Silo, Perkumpulan Perani Mumbulsari (PPM) Mumbulsari, Paguyuban Pejuang Tanah Pancer (PPTP) Puger dan kasus lain.

Hadir dalam aksi Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) atau Hari Agraria adalah Bupati Jember dr Hj Faida MMR, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, SH, SIK, MH, Kajari Jember Ponco Hartanto, SH, MH, Kepala Agraria Jember dan Perwakilan Akdemisi Dekan Unej Gufron. 

Dihadapan ribuan peserta aksi Bupati Jember dr Faida, menyampaikan bahwa sebenarnya tuntutan para petani yang sedang bersengketa ini sejalan dengan nawacita bapak Presiden Jokowi, bahkan presiden telah menandatangai Perpres No 86 tahun 2018, baru dua hari yang lalu.

"Tentunya Pemerintah daerah, Presiden satu garis,  mendukung kemajuan pertanian,  keluarnya Perpres itu , Saya kira akan mempercepat penyelesaian masalah tanah di tingkat petani, Untuk itu Saya berpesan para petani agar tetap bersatu,  jangan sampai ada adu domba”, kata Faida.

Disamping itu Faida meminta, masyarakat bisa menjaga suasana yang kondusif, Saya ingin tanah-tanah yang bermasalah ini bukan hanya diperebutkan tetapi diselesaikan, dan tetap harus produksi jangan kehilangan waktu lahan-lahan tidur, kita manfaatkan bersama-sama, kita ikuti aturan yang berlaku.

Usai mendengar informasi Pemerintah telah menandatangai Perpres No 86 Tahun 2018 pada 24 September 2018, ribuan peserta aksi langsung sujud Syukur.  Seraya berharap agar Pemkab Jember, segera melaksanakan Perpres No 86 tahun 2018, yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Kami berharap Ibu Bupati Jember segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dengan melibatkan sejumlah organisasi petani yang sedang bersengketa, termasuk Sekti, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan niat baik Presiden secara cepat dan bermanfaat”, harap Jumain.

Harapan senada juga disampaikan Wakil ketua Sekti Asirudin, pemerintah diharap segera mewujutkan impian rakyatnya untuk bisa memiliki hak tanahnya yang sudah ditenpati dan dikuasi puluhan tahun. "Dengan memiliki Sertifikat, nantinya bisa membayar pajak atas nama sendiri." Katanya. (edw).

Berita Terkait Agraria

No comments: