
Untuk itu jangan sampai
kita merekrut orang yang salah. Demikian kata Sekretaris Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji di
acara Leader's Talk di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa
(09/10/2018).
Namun kalau gagal, maka
proses manajemen ASN selanjutnya juga akan gagal, “Reformasi manajemen SDM
merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk
mencapai tujuan itu, seleksi CPNS
sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Meski Investasi pengadaan
CPNS ini tergolong paling mahal, namun sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi
CPNS berlangsung kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas dari
KKN, serta tidak dipungut biaya,” tegas Atmaji.
Tahun 2018 ini terdapat lebih dari 600 instansi pemerintah
yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia
membuka lowongan CPNS. Pelaksanaan seleksi juga dilakukan di berbagai daerah,
dengan menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dengan demikian,
masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendaftar dan melakukan tes sehingga
menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Pendaftaran dapat dilakukan secara
online sehingga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan terdapat 873
lokasi tes untuk CPNS tersebar di Indonesia. "Artinya negara hadir
melayani seluruh masyarakat," ujarnya.
Ia berharap, dengan sistem
yang transparan pemerintah akan mendapatkan calon-calon Aparatur Sipil Negara
(ASN) terbaik untuk membangun negeri.
Hal itu sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dijelaskan, di penghujung
RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur
dilakukan berbasis Sistem Merit. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. “RPJMN Ketiga ini merupakan
jembatan menuju RPJMN keempat tahun
2020-2024, yang akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia,” ujar
Atmaji seraya menambahkan bahwa dengan birokrasi yang baik maka pemerintah
dapat merumuskan kebijakan yang berkualitas, mengeksekusi kebijakan tersebut
secara efektif dan efisien.
Acara Leader’s Talk seri
ketiga ini dibuka oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dalam
sambutannya, mantan Panglima TNI ini berharap reformasi birokrasi dapat
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya 4,3 juta ASN akan
menjadi mesin pemerintah dalam menentukan
jalannya birokrasi di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa
Presiden sangat serius dalam percepatan reformasi birokrasi khususnya SDM
aparatur. Moeldoko mengatakan dengan
sistem CAT akan meningkatkan kredibilitas. Selain itu juga dapat memberikan kepastian
pada para pelamar CPNS, karena yang dihasilkan murni, tidak ada campur tangan
pihak lain.
Acara ini menghadirkan
tiga nara sumber, yakni Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan
Wangsaatmaja, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto, dan seorang
CPNS dari Kementerian PUPR yang masuk dari formasi Disabilitas pada tahun 2017,
Andi Yoesoef.