Makassar, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Reformasi
birokrasi bukan semata mewujudkan birokrasi profesional
melayani rakyat, terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa memenangkan
persaingan global.
"Dengan demikian, 12.600 PPT madya dan pratama
dapat ditampung talent pool nasional yang menyediakan ketercukupan pilihan
untuk lowongan jabatan serta menjaga kontribusi pejabat itu bagi
pemerintah," tutur Syafruddin. (hms PANRB).
Dalam hal ini, peran
kepala daerah sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik
hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta
pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat memberikan pengarahan pada
acara penyerahan DIPA APBN TAA 2019 serta Musrenbang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
2028 - 2023 di Makassar, Rabu (20/12/2018).
Menteri meminta agar
pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara diatensi penuh oleh seluruh
kepala daerah. "Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia
adalah aset utama kemajuan bangsa. Kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia
luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah. Jika kualitas
SDM kurang baik, siapa yang akan mengelola itu semua?" sergahnya.
Dijelaskan, kondisi SDM
terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2016,
menurut hasil asesmen / penelitian UNDP, IPM Indonesia menduduki peringkat 113
dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. Indonesia tergolong negara
dengan pembangunan manusia sedang.
Pada postur ASN, saat ini
terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian / lembaga dan
pemda, dengan kondisi persebaran belum ideal. Pasalnya, PNS didominasi
kelompok fungsional umum (43%), usia 51 tahun (20,36%), serta jabatan
fungsional tertentu (JFT) kategori kompetensi dan performa rendah (34,5%).
Oleh karena itu, dalam
rekrutmen CPNS pada tahun 2018 persebaran ASN diubah. Dari
total formasi CPNS sejumlah 238.015, 52 persen diantaranya untuk
tenaga pendidikan, 25 persen tenaga kesehatan dan hanya 23 persen tenaga
teknis/infrastruktur.
Pemerintah
mengutamakan kualitas tanpa mengesampingkan kebutuhan negara untuk menghadirkan
pelayanan publik untuk masyarakat. "Kita mencatat ada 3.627.811 pelamar.
Hingga berakhirnya periode Seleksi Kompetensi Bidang, tingkat kelulusan sudah mencapai
65,47% secara nasional," tutur mantan Wakapolri ini.
Menteri mengatakan, postur
smart ASN harus dibangun secara mantap, karena merekalah yang menjadi
pilar perubahan kinerja yang mendorong perubahan organisasi, institusi, dan
bangsa. ASN itualah yang meningkatkan derajat reformasi birokrasi dan daya
saing bangsa, menguatkan integritas kepribadian bangsa, dan mendorong
efektifitas pemerintahan yang bebas korupsi dan independensi birokrasi dari
intervensi politik.
ASN juga menggaungkan
nasionalisme dan menghilangkan mentalitas silo, menjaga kualitas
formulasi dan implementasi kebijakan, meningkatkan kredibilitas pemerintah,
serta menghadirkan negara untuk benar - benar dekat dan bermanfaat bagi
rakyatnya.
Dalam kesempatan itu, pria
kelahiran Makassar tanggal 12 April 2961 itu mengatakan, pihaknya tengah
menjajaki revisi regulasi tentang pola karier nasional. Guna menjaga
keseimbangan kinerja pemerintahan pusat dan daerah, serta guna memberlakukan learning
knowledge, ke depan akan dilakukan melalui rotasi nasional bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi (PPT) madya dan Pratama (eselon 1 dan 2) secara lintas
kedaerahan.