Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Pemberitaan
Ribuan THL Segera Dirumahkan, Bebani Keuangan Daerah, Setahun Habiskan 56 M, di
media harian lokal Kamis (6/12/2018) menuai
protes.
Salah satunya datang dari Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif
Pekerja (Pusaka) Muhammad Helmi Rosyadi, Aktivis muda ini menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak paham dengan logika dalam pengambilan
sebuah kebijakan.
"Apakah Pemkab dalam
pengambilan kebijakan sudah tidak lagi memakai akal sehat ? Apakah pemkab sudah
kehilangan kewarasannya ?," suluk Helmi yang dikenal getol memberikan
advokasi kepada kalangan buruh ini, sebagaimana rilis yang dia kirim ke media
ini, Kamis (6/12/18) malam.
Selama ini, tuduh Helmi,
kegiatan Banyuwangi Festival membebani APBD dan berpotensi banyak terjadi korupsi. "Tour De Ijen
contohnya, anggarannya mencapai 5 miliar. Anggaran sebesar itu hanya untuk 4
hari. Bukankah ini sebuah pemborosan ?," sergahnya.
Contoh lain pekerja Kapal
LCT Sritanjung/PT PBS yang telah berjasa menyumbang PAD, justeru sampai hari ini hak hak normatifnya tidak
dipenuhi belum menerima gaji/pesangon. "Kini para THL penjaga kebersihan dan penegakan
perda, pekerja puskesmas juga rumah sakit yang telah memberikan pelayanan
publik maupun THL di SKPD dan membantu kerja ASN kok mau di-rumahkan (PHK,
red)," seru Helmi lagi.
Menurutnya, publik sudah mengetahui
bahwa PAD Pemkab tidak tercapai, namun masih saja banyak pemborosan anggaran di
SKPD. "Biaya
perjalanan dinas, konsultasi, kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis
(bimtek) dan lain sebagainya inilah yang banyak menguras keuangan daerah. Lalu
managemen seperti apa selama ini yang diterapkan pemkab kok bisa terjadi
kebocoran seperti ini ?," tuding Helmi.
