"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Thursday, 27 December 2018

Sidang Tipikor Kasus Bansos, JPU Hadirkan Empat Pimpinan DPRD Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR. Com. JPU hadirkan 4 Pimpinan DPRD Jember Ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada sidang lanjutan kasus Bansos Ternak APBD 2015  dengan terdakwa mantan Sekda dan BPKA Jember.

Agenda Sidang pemeriksaan saksi dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Hamsah, dimulai pukul 09.00 wib pada Kamis (27/12) dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf dan Hambali dari Kejaksaan Tinggi Surabaya dan Kasi Pidsus Kejari Jember Hardian Rahardi.

Empat pimpinan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jember, Masing-masing yakni Ketua  Jember  H.Toif Zamroni tervonis, dan Wakil Ketua Ayub Junaidi, Yuli Priyanto, Ni Nyoman Martini  Serta empat saksi penerima bantuan.

Sementara empat saksi penerima manfaat yakni Subairi selaku pembuat proposal, Saiman, Purwanto dan Iskandar Koordinator penerima. “Mereka menjadi saksi  terdakwa mantan Sekertaris Daerah (Sekda), Sugiarto dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Ita Puri Handayani, " kata JPU Hardian Rahardi  Kamis (27/12/2018) sore.

Masih kata Hardian Rahardi yang juga sebagai kasi pidsus Kejari Jember mengungkapkan, Subairi, Samian, Purwanto dan Iskandar, mengaku sejak awal tidak ada proposal, proposal dan SPJ dibuat setelah  uang cair, diakui ada potongan dari penerimaan 50 juta hanya menerima  20 juta, tidak ada survai lapangan.

Sementara dari keterangan 4 unsur pimpinan DPRD mengungkapkan, usulan hibah bansos ternak didapat keterangan, usulan muncul saat rapat FRAKSI, untuk diajukan ke BPKAD, dari BPKAD terdakwa selaku Tim Anggaran Ita Puri Handayani menyatakan akan mengonsultasikan dengan bupati.

Menurutnya sesuai dari petunjuk Bupati untuk usulan hibah bansos ternak untuk ditindaklanjuti.  Sidang yang diahkiri pukul 10.30 wib itu,  akan dilanjutkan pekan depan masih agenda pemeriksaan saksi. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: