"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 12 March 2019

Mencari Solusi Turunkan Kematian Ibu dan Anak di Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Berbagai pihak terkait harus berperan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kabupaten Jember yang tergolong masih tertinggi di Jawa Timur.

“Ini dalam rangka komitmen bersama menurunkan angka kematian ibu dan anak,” kata Kepala Dinkes Jember dr Siti Nurul Qomariyah, M. Kes, saat pertemuan yang dihadiri Pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, serta media massa, diprakarsai Jalin USAID  di Hotel Bintang Mulya, Selasa, (12/3/2019).

Angka kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 49 ibu. Pada tahun 2018 menurun 20 persen menjadi 41 kasus kematian ibu melahirkan. Jumlah ini tergolong tinggi di banding dengan kabupaten/kota lainnya. Ini karena jumlah penduduk Kabupaten Jember yang cukup banyak, sekitar 2,6 juta.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, diantaranya merehab Puskesmas, transportasi ambulans desa gratis, jaminan pelayanan gratis. “Ibu bupati sudah menginstruksikan untuk mendata ibu hamil agar dijadikan peserta JKN KIS,” terang Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jember ini.

Dinkes Jember bekerjasama dengan Jalin USAID telah melakukan pendalaman atas masalah yang muncul di kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Pendalaman itu menggunakan wawancara mendalam. Hingga ditemukan lima masalah yang akan menjadi fokus guna dicarikan solusinya.

Salah satunya tingkat kepatuhan dari petugas untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai standard operation procedur (SOP). “Bukan hanya di Puskesmas, ini terjadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan di, pemerintah maupun swasta, Mereka melakukan semua (SOP) tapi belum optimal,” imbuhnya.

Hal lainnya yakni edukasi kepada masyarakat yang belum optimal. Ini perlu peran serta media mengedukasi masyarakat. Pemerintah sendiri telah melakulan pertemuan langsung dengan ribuan takmir masjid dan ibu hamil guna mendapatkan informasi terkait kegawatdaruratan dan kesehatan.

Pemerintah bersama stakeholder akan membangun gerakan edukasi terpadu untuk persalinan aman dan bayi lahir sehat. “Bupati sudah menyampaikan, harus ada kongres suami siaga. Karena kadang, ibu sudah diperiksa dan sudah harus dirujuk ternyata suaminya menolak,” pungkasnya. (eros).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: