Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Guna
mendorong Jember sebagai kabupaten layak anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Jawa
Timur gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak
Anak (KHA).
Hal lain yang diperlukan yaitu penyusunan data
informasi anak yang terpilah, penyediaan ruang publik terpadu dan ramah anak
(RPTRA) dan KTP anak. “Kewajiban tim melakukan upaya koordinasi, bersinergi
dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan itu dalam
percepatan mewujudkan KLA,” ujarnya. (eros).
Dalam Bimtek KHA yang digelar pertama di Jember ini diikuti 90 orang, masing-masing terdiri dari gugus tugas kabupaten layak anak serta
perwakilan dari instansi, lembaga, maupun organisasi pemerintahan dan non
pemerintahaan se Kabupaten Jember.
Kegiatan ini sebagai upaya
pemerintah untuk memenuhi hak anak dan upaya mengatasi kekerasan terhadap
anak serta mengurangi perdagangan anak “Istilah
konvensi seperti aturan yang tidak tertulis, tapi diakui sebagai hukum,” kata Sekkab, Ir Mirfano, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (4/4/2019).
Kegiatan selama dua hari
ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak anak,
peningkatan SDM, juga bisa mengembangkan langkah strategis sesuai dengan
pemenuhan hak anak.
“Bupati berkomitmen untuk mewujudkan Jember sebagai kabupaten layak anak,” jelasnya.
Untuk itu Mirfano mengajak semua
pihak merespon komitmen Bupati dengan baik.
Pemerintah dan stakeholder harus menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tahun lalu, lanjut Mirfano, Pemkab Jember telah sukses
menyediakan semua syarat yang diperlukan sebagai kabupaten layak anak.
Menurutnya ada dua kunci sukses
untuk mewujudkannya yaitu koordinasi dan sinergi.Koordinasi
adalah proses untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang
terpisah. “Syarat koordinasi yang efektif ada dua, yaitu sistem
komunikasi yang baik. Koordinasi efektif, adanya umpan balik,” jelasnya.
Mirfano berharap
partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyusunan maupun pengisian
kebutuhan serta persyaratan Jember sebagai KLA. “Kemudian
sinergi. Organisasi-organisasi masa kini formatnya sudah berubah, tidak lagi
sendiri-sendiri, format organisasi masa kini adalah bersinergi,” terangnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPP PA KB) Drs. Farouq,
M.Si, menyampaikan, bahwa kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan janji kerja bupati, sebagai
Jember Bumi Sholawat yang ramah kepada ibu dan anak serta disabilitas,”
ungkapnya.
Kabid DPP PA KB Dr. Wiwik
Supartiwi, M.Kes, memberikan pembekalan, diantaranya kebijakan dan program perlindungan dan
pemenuhan hak anak. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan penyusunan
regulasi yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.