"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Thursday, 4 April 2019

Pemkab Jember Menggelar Bimtek Konvensi Hak Anak

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Guna mendorong Jember sebagai kabupaten layak anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Jawa Timur gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA).

Dalam Bimtek KHA yang digelar pertama di Jember ini diikuti 90 orang, masing-masing terdiri dari gugus tugas kabupaten layak anak serta perwakilan dari instansi, lembaga, maupun organisasi pemerintahan dan non pemerintahaan se Kabupaten Jember.

Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak  serta mengurangi perdagangan anak “Istilah konvensi seperti aturan yang tidak tertulis, tapi diakui sebagai hukum,”  kata Sekkab, Ir Mirfano, di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (4/4/2019).

Kegiatan selama dua hari ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak anak, peningkatan SDM, juga bisa mengembangkan langkah strategis sesuai dengan pemenuhan hak anak. Bupati berkomitmen untuk mewujudkan Jember sebagai kabupaten layak anak,” jelasnya.

Untuk itu Mirfano mengajak semua pihak merespon komitmen Bupati dengan baik. Pemerintah dan stakeholder harus  menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Tahun lalu, lanjut Mirfano, Pemkab Jember telah sukses menyediakan semua syarat yang diperlukan sebagai kabupaten layak anak.

Menurutnya ada dua kunci sukses untuk mewujudkannya yaitu koordinasi dan sinergi.Koordinasi adalah proses untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah. “Syarat koordinasi yang efektif ada dua, yaitu sistem komunikasi yang baik. Koordinasi efektif, adanya umpan balik,” jelasnya.

Mirfano berharap partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyusunan maupun pengisian kebutuhan serta persyaratan Jember sebagai KLA. “Kemudian sinergi. Organisasi-organisasi masa kini formatnya sudah berubah, tidak lagi sendiri-sendiri, format organisasi masa kini adalah bersinergi,” terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPP PA KB) Drs. Farouq, M.Si, menyampaikan,  bahwa kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan janji kerja bupati, sebagai Jember Bumi Sholawat yang ramah kepada ibu dan anak serta disabilitas,” ungkapnya.

Kabid DPP PA KB Dr. Wiwik Supartiwi, M.Kes, memberikan pembekalan, diantaranya kebijakan dan program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Hal lain yang diperlukan yaitu penyusunan data informasi anak yang terpilah, penyediaan ruang publik terpadu dan ramah anak (RPTRA)  dan KTP anak. “Kewajiban tim melakukan upaya koordinasi, bersinergi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan itu dalam percepatan mewujudkan KLA,” ujarnya. (eros).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: