"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Friday, 30 August 2019

Paripurna DPRD Jember Diwarnai Hujan Interupsi

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Rapat paripurna perdana, pembentukan Pansus DPRD Jember Jumat (30/8/2019) siang, diwarnai hujan interupsi, akibatnya ditunda dan diagendakan ulang.

Awalnya acara berjalan lancar, bahkan paripurna yang dipimpin Ketua dan Wakil ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, M Itqon Syauqi dan Dedy Dwi Setiawan berhasil menetapkan 7 Fraksi yaitu Fraksi PKB ada 8 Anggota, dengan ketua Sunarsih Khoris, Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam, 8 Anggota, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo, 7 anggota, ketua Fraksi PKS, Nurhasan; 6 anggota dan ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol dengan 5 Anggota.

Sedangkan untuk Fraksi Gabungan ada dua yaitu Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), dengan 10 anggota dengan rician 7 anggota dari Partai Gerindra, dua anggota dari Perindo dan satu anggota dari Partai Berkarya dengan Ketua Hasan Basuki dan Terakhir Fraksi Pandekar yang berasal gabungan tiga Partai ada enam anggota, yaitu PAN, Demokrat, dan Golkar masing-masing dua Anggota dengan ketua Agusta Jaka Purwana.

Hujan Intrupsi terjadi saat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang membahas perubahan Tata Tertib, (Tatib) DPRD, karena terhalang aturan, lantaran pimpinan DPRD devinitif belum bisa ditetapkan karena rekom salah-satu partai dari DPP yang menduduki wakil pimpinan belum turun, demi efisiennya pembahasan, Ketua Sidang asal Fraksi PKB ini menawarkan setiap fraksi agar mengutus seorang anggotanya guna membahas tatip bersama pimpinan sementara dan penetapannya dilakukan setelah terbentuk pimpinan definitif.

Intrupsi yang pertama datang dari Agusta (Demokrat) , dan Budi Wicaksono (Nasdem) yang mengusulkan dua perwakilan anggota masing-masing Fraksi. Menurut Ketua Fraksi Pandekar ini seyokyanya dua “Biar ada diskusi antara anggota fraksi, kami usulkan satu fraksi bisa diwakili minimal dua anggota, kalau bisa lebih”, katanya.

Hal senada dipertanyakan Hasan Basuki bahkan Sunardi, yang sama-sama Gerindra Fraksi GIB ini juga minta seluruh anggota dilibatkan. “Karena sama-sama tidak bisa menentukan, dalam peraturannya memang begitu, jangan dibuat kesepakatan satu atau dua, kalau bisa semuanya, karena kita sama-sama punya hak”, katanya.

Hal itu dikuatkan oleh Wakil Ketua Fraksi (GIB), Siswono. Anggota Fraksi yang juga berasal dari Partai Gerindra ini juga mengusulkan agar semua keputusan dapat diikuti oleh seluruh anggota dewan. “Apalagi para anggota dewan yang sekarang ini, banyak yang baru, sehingga, pemikiran-pemikirannya perlu kita terima”, harapnya.

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Sementara M Itqon Syauqi menyampaikan bahwa sebenarnya usulan melibatkan satu anggota tiap-tiap fraksi ini, berangkat dari pertemuan ketua-ketua fraksi Senin (26/8/2019) lalu yang bersepakat tatib harus segera dibahas.

“Kalau belum ada titik temu, monggo dicari jalan tengahnya, kalau bisa jangan sampai voting, tetapi diselesaikan melalui musyawarah mufakat, karena agenda kedua ini belum ada tidak temu, dan sebentar lagi ada sosialisasi KPK, maka pembahasan tatip kita dijadwal ulang.” Jelasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: