"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 10 December 2019

PU SDA Pemprov Jatim Kukuhkan 26 TKPSDA WS Bedadung Bondoyudo

Jember,  MAJALAH-GEMPUR.Com. TKPSDA Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa timur, selasa (10/12/2019) sore kukuhkan 26 anggota TKPSDA WS Bondoyudo Bedadung.

Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai (WS) Bondoyudo Bedadung  periode 2019 – 2024  terdiri  dari 2 unsur yakni unsur organisasi pemerintah dan non orbanisasi pemerintah, masing - masing sebanyak 13 orang.

"Dari unsur pemerintah 13 orang dan unsur non sebanyak 13 orang," Kata kesekretariatan TKPSDA WS Bondoyudo Bedadung yang meliputi wilayah lumajang - Jember, Heri Budi di sela - sela acara. di Hotel Aston Jember di Kelurahan Talangsari Kecamatan Kaliwates, Selasa (10/11/2019).

Menurutnya, ada 5  WS di Jawa Timur yaitu WS Bondoyudo Bedadung meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang, WS Sampean baru, meliputi wilayah Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi dan WS Welang Rejoso di Pasuruan, yang ikut pusat WS Brantas dan WS Bengawan solo.

Tugas TKPSDA kata Heri, melaksanakan pengawalan dan pemantauan posisi fungsi WS Bondoyudo Bedadung,  sesuai amanah UU No 17 tahun 2019 yakni bidang Konservasi Sumber Daya Air, Komisi pendayagunaan SDA dan Komisi pengendalian air. "Jadi di tiga komisi ini, ada kegiatan sistem informasi Sumber Daya Air dan pemberdayaan masyarakat," Jelasnya.

Dengan adanya Undang-undang (UU) yang  baru ini diharapkan peran dan keaktifan para anggota, sehingga dari rekomendasi yang akan dibuat dalam sidang pleno dan komisi dalam ara yang digelar selama dua hari ini nantinya dapat  direalisasikan secara berkesinambungan.

"Dasarnya tetap pada pola perencanaan Sumber daya yang sudah kita susun yang masanya 5 tahun, setiap tahun kita review, untuk di sidangkan dan hasilnya kita rekomendasikan ke pemerintah Jawa timur yang disalurkan kepada sejumlah dinas terkait," punggasnya (yud/eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: