"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Tuesday, 17 March 2020

IBW Jember Apresiasi Kejati Jatim Kembali Usut Kasus Korupsi Bansos


Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com - Kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) ternak tahun 2015 kembali bergulir, Kejati Jawa Timur kembali melayangkan surat panggilan kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Bambang Hariono untuk menghadap dan dimintai keterangan pada hari Senin 16 Maret 2020.



Bergulirnya kasus Bansos ternak tahun 2015 ini, diapresiasi ketua LSM Indonesia Bureaucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono. Dia meminta penegak hukum agar mengusutnya sampai tuntas, Selasa 17 Maret 2020.

Kata Sudarsono, pada prinsipnya semangat untuk penegakan hukum menangani kasus-kasus dugaan korupsi adalah satu hal yang harus dan wajib dijalankan oleh penegak hukum di republik ini.

"Maka, kasus kemaren yang seakan akan sudah selesai, kasus Bansos beberapa tahun lalu, di mana salah satu pelakunya adalah Thoif, Sugiarto dan Ita yang hari ini dilakukan pengusutan ulang saya sangat mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam hal ini kejaksaan," ujar Sudarsono.

Sudarsono berharap pengusutan kasus Bansos ini, dikerjalan sampai tuntas dan siapapun pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus ini harus legawa. "Harus menerima bila sudah dibuktikan oleh aparat penegak hukum dengan fakta pelanggarannya," jelasnya.

Meski telah ada pemanggilan dari Kejati kepada Bambang Hationo, aktivis LSM ini tidak bisa memprediksi siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Tapi, Sudarsono mengingatkan agar orang yang sudah dipanggil beberapa waktu lalu dan sebelum-sebelumnya bila terbukti harus siap menerima sangsi hukum,.

Sudarsono mengingatkan masyarakat untuk tidak melahirkan spekulasi-spekulasi yang tidak penting, tidak perlu ditarik-tarik ke urusan politik sebab kasus Bansos ini memang tugas aparat hukum untuk menjalankan supremasinya sebagai penegak hukum. (*).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: